Cerita Liberty Talks: Demokrasi 101

45

Demokrasi saat ini dianggap oleh banyak pihak sebagai sistem politik paling ideal di era modern. Sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pihak yang paling berdaulat, dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Demokrasi juga telah memutar balik paradigma lama yang menganggap raja atau kaisar memiliki wewenang yang absolut untuk mengatur masyarakatnya.

Namun, sistem demokrasi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Gagasan demokrasi memiliki sejarah yang sangat panjang hingga ribuan tahun. Di Indonesia sendiri, kita sudah mengalami beberapa periode demokrasi.

Lantas, apakah sebenarnya demokrasi itu? Bagaimana konsep mengenai demokrasi dapat muncul? Dan bagaimana perkembangan gagasan demokrasi dalam konteks Indonesia?

Untuk membahas mengenai topik tersebut, pada 14 Oktober 2021 kemarin, Suara Kebebasan mengadakan diskusi Liberty Talks melalui account Instagram Suara Kebebasan yang berjudul “Demokrasi 101”. Menjadi pembicara dalam diskusi ini adalah Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad.

Di awal pemaparannya, Saidiman menjelaskan mengenai asal usul demokrasi. Demokrasi sendiri bukanlah gagasan yang sama sekali baru, dan memiliki sejarah yang panjang. Sejarah perkembangan demokrasi bisa ditarik kebelakang hingga pada masa Yunani Kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu.

Perkembangan demokrasi di Yunani Kuno sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah peradaban tersebut. Ketika banyak kota-kota atau negara kota muncul di Yunani Kuno, para filsuf dan pemikir berdebat mengenai bagaimana sebaiknya mereka mengatur masyarakat di kota tersebut, dan siapa yang layak memiliki wewenang untuk membuat peraturan.

Setidaknya ada beberapa opsi yang dimiliki oleh masyarakat Yunani Kuno pada masa itu. Pertama adalah kekuasaan diberikan kepada satu orang saja, yang dikenal dengan nama sistem monarki. Yang kedua oleh segelintir orang, yakni aristokrasi, dan yang ketiga adalah kekuasaan yang dijalankan oleh banyak orang atau masyarakat, yang dikenal dengan nama demokrasi. Salah satu pemikir Yunani Kuno yang mendukung dijalankannya sistem demokrasi adalah Perikles.

Meskipun peradaban Yunani Kuno menjadi tempat lahir gagasan demokrasi, lantas bukan berarti para pemikir dan filsuf besar Yunani Kuno menyetujui gagasan tersebut. Demokrasi sendiri, meskipun pada tahap tertentu diterapkan di Athena pada masa Yunani Kuno, tidak sedikit para pemikir dan filsuf besar Yunani Kuno yang melontarkan kritik dan penolakan keras terhadap gagasan demokrasi.

Salah satu filsuf Yunani Kuno yang melancarkan kritik keras terhadap sistem demokrasi adalah filsuf besar Plato. Plato menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang berbahaya, karena masyarakat dan orang-orang biasa dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, bila masyarakat memiliki kekuasaan, maka akan terjadi kekacauan.

Sebaliknya, para pendukung demokrasi seperti Perikles memiliki pandangan yang sebaliknya. Para pendukung demokrasi seperti Perikles berpendapat justru rakyat dan masyarakat yang harus memiliki kuasa tertinggi, karena tujuan adanya otoritas negara adalah kesejahteraan dan kemakmuran, dan masyarakat sendiri yang paling mengetahui mengenai kebutuhan mereka.

Salah satu kritik lain terkait demokrasi, khususnya yang berasal dari negara-negara Timur di Asia adalah, demokrasi adalah sistem yang berasal dari Eropa dan Dunia Barat. Demokrasi merupakan gagasan yag berkembang di Barat, dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historis yang terjadi di Eropa. Bangsa Eropa dianggap memiliki perjalanan sejarah yang sangat berbeda dari negara-negara Timur, dan oleh karena itu demokrasi hanya cocok bila diterapkan di negara-negara Barat.

Terkait dengan kritik ini, Saidiman mengatakan bahwa pandangan tersebut memang merupakan pandangan yang banyak diyakini oleh berbagai tokoh di Asia. Salah satu tokoh yang meyakini pandangan tersebut adalah Bapak Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, yang berpandangan bahwa bangsa Asia memiliki nilai-nilai dan karakteristiknya sendiri yang unik, atau yang dikenal dengan nama Asian Values, yang berbeda dengan negara-negara Barat.

Salah satu tokoh intelektual yang menjawab hal tersebut adalah ekonom peraih Nobel asal India, Amartya Sen. Sen, dalam bukunya yang berjudul Development as Freedom, menulis bahwa, mengenai diskursus demokrasi, kita harus bisa melihat bagaimana demokrasi bisa muncul di Eropa.

Di Eropa, demokrasi muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa dan ketidakadilan. Untuk itu, rakyat melawan untuk membangun sistem politik yang lebih adil, partisipatif, dan dapat mencegah kesewenang-wenangan. Dari sudut pandang tersebut, permasalahan mengenai penguasa yang sewenang-wenang dan juga ketidakadilan bukan hanya sesuatu yang muncul di Eropa saja, melainkan di seluruh dunia, termasuk juga di negara-negara Asia.

Dengan adanya sistem yang demokratis, di mana rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi, maka para pemimpin politik akan memiliki insentif untuk bekerja dan menjalankan program pembangunan yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Karena, bila mereka tidak menjalankan hal tersebut, maka mereka tidak akan dipilih kembali oleh konsituennya. Insentif inilah yang tidak dimiliki oleh para penguasa dan pemimpin politik di sistem yang tidak demokratis.