Automasi industri merupakan salah satu isu yang akhir-akhir ini kerap menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kemajuan teknologi memungkinkan adanya proses produksi yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja manusia dengan hasil yang lebih besar, melalui penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta robot.
Berbagai perusahaan mulai dari perusahaan manufaktur hingga rumah makan berlaih menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan masalah baru yang tidak kecil, yakni ancaman pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar yang tentu akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran secara signifikan.
Pada tahun 2016, International Labour Organization (ILO) mempublikasikan data bahwa di Indonesia, 56% posisi yang berhubungan dengan elektronik dalam berbagai industri beresiko untuk diganti oleh A.I dan robot. Selain itu, McKinsey melaporkan bahwa pada tahun 2030, 30% pekerjaan akan hilang karena automasi. Paralel terjadi juga adalah bonus demografi Indonesia yang harus diakomodir untuk terus produktif karena pengangguran signifikan akan terjadi jika hal ini tidak menjadi keresahan pemerintah.
Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 2019, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia 2019 (HMIP) dan Generasi Melek Politik (GMP) bersama dengan Students for Liberty (SFL) dan Suara Kebebasan (SK) mengadakan seminar dan workshop dengan tema “Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent, and Policy in the Digital Age”. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan proses pembuatan kebijakan yang identikal dengan proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Sekaligus menjawab tantangan kontemporer yaitu disrupsi akibat revolusi industri 4.0.
Pembicara yang hadir dalam Academia Politica antara lain: Faisal Basri, Rahayu Saraswati dan Dedek Prayudi. Rahayu Saraswati sebagai perwakilan dari pembuatan kebijakan memfokuskan signifikansi materi pada tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini beliau membahas secara rinci bagaimana sebuah kebijakan pada mulanya dirancang, dibahas, diimplementasikan, dan kemudian kembali dievaluasi oleh berbagai macam stakeholders.
Faisal Basri hadir sebagai ekonom dengan signifikansi materi pada asal mula revolusi industri, tantangan, kesempatan, proyeksi, dan langkah tepat yang seharusnya diambil Indonesia hingga 2045. Dedek Prayudi hadir sebagai moderator yang mengupas secara komprehensif sikap adaptif yang harus dimiliki anak muda dalam rangka menjunjung perubah ini. Sebagai peneliti yang fokus pada bonus demografi, Dede juga sempat memberikan pemaparan perihal bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menanggapi peningkatan jumlah anak muda di Indonesia.
Setelah pemaparan, diskusi berlanjut pada sesi workshop atau FGD, dimana peserta dibagi menjadi lima kelompok yakni: NGO, eksekutif, akademisi, legislatif, dan korporasi. Dalam workshop setiap kelompok akan membuat dan mengusung satu proposal yang harus diperdebatkan dengan fokus “Proposal Pajak Mesin” dan “Universal Basic Income”. Setiap kelompok memiliki stancenya masing-masing yang harus dipertahankan.
Jika dianalogikan dalam spektrum, layaknya di Indonesia, NGO berposisi sebagai radikal kiri yang menginginkan pajak tinggi dengan UBI dalam bentuk subsidi uang dan pelatihan (upskilling) dan berlaku untuk semua. Sedangkan di radikal kanan terdapat korporasi yang menolak absolut paja untuk mesin dengan bantuan targeted UBI dengan hanya 10%. Eksekutif berada center-left, legislative berada di center-right, dan akademisi berada sebagai entitas non-partisan. Proses FGD diakhiri oleh evaluasi mekanisme dan substansi dari para pembicara.
Enrico Christian merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Ia juga aktif terlibat di organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty Indonesia. Bisa dihubungi melalui: echristian@studentsforliberty.org
