Cerita Forum Kebebasan Webinar: Proyeksi Ekonomi Dunia Pasca Pandemi COVID-19

393

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini membuat perekonomian lumpuh. Hampir setiap negara mengalami kepanikan luar biasa akibat wabah ini. Tempat-tempat wisata ditutup, rumah-rumah ibadah untuk sementara dibatasi jemaahnya, rumah sakit hampir penuh, dan juga para pedagang dilarang untuk berjualan secara bebas. Di beberapa negara, seperti Jerman, Italia, Sngapura, Malaysia, India, dan yang lain sebagainya, berusaha untuk menerapkan lockdown atau karantina massal, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan memotong rantai kehidupan virus tersebut.

Namun, karantina besar-besaran tersebut justru harus dibayar mahal oleh rakyat. Ekonomi melemah, gairah usaha menurun, banyak buruh yang di PHK sehingga jumlah pengangguran terus bertambah banyak. Dan yang lebih membuat nafas kita sesak adalah, virus tersebut masih terus berkembang biak dan korban terus berjatuhan karena terinfeksi oleh virus ini.

Harapan satu-satunya untuk mengakhiri pandemi ini adalah vaksinisasi. Beberapa negara seperti China dan Amerika sudah mengembangkan vaksin untuk melawan virus ini. Indonesia juga sudah memulai untuk penelitian vaksin nasional, namun penelitian yang disponsori oleh negara ini, nampaknya membutuhkan waktu yang lama. Diharapkan dengan adanya vaksinisasi massal, secara berangsur-angsur wabah virus akan menghilang dan kedaaan ekonomi dunia akan bergairah kembali.

Di tengah-tengah harapan membaiknya keadaan ekonomi dunia menjelang akhir masa pandemi, pada 11 Desember 2020 lalu, Suara Kebebasan menyelenggarakan diskusi webinar Forum Kebebasan yang mengangkat tema “Proyeksi Ekonomi Dunia Pasca Pandemi COVID-19”. Menjadi pembicara dalam webinar ini adalah DR. Ninasapti Triswati, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

*****

Dalam materi yang dibawakan pembicara, sebagaimana yang sudah diketahui, dampak keadaan ekonomi dunia karena wabah ini cukup parah. IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia berkisar -4,4%. Namun, semenjak akhir tahun 2020 ini, harapan sudah mulai timbul, para ekonom memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan berjalan positif pada tahun 2021.

Kecuali di Asia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan hanya sekitar -0,7%. Diharapkan, pada tahun 2021 (setelah wabah ini berakhir), pertumbuhan ekonomi akan naik hingga 6,8%. Untuk situasi perekonomian di Indonesia, Menteri Keuangan RI memperkirakan bahwa tahun ini pertumbuhan nasional hanya pada kisaran -1,7% sd -0,6% diharapkan pada tahun depan, ekonomi kita mampu tumbuh positif hingga 5,3%

Tentu saja, kita optimis pada prediksi tersebut. Namun, jika benar kita mampu mencapai pertumbuhan yang positif hingga 5,3%, tentu ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, menurut pemateri, prediksi tersebut hanya menjadi ramalan kosong jika pemerintah tidak melakukan strategi-strategi untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Pemateri melihat terdapat beberapa tantangan yang sulit saat ini yang akan mengagalkan prediksi tersebut. Salah satunya adalah masalah kesehatan. Bagaimanapun juga, kesehatan manusia sangat penting dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, angka penambahan kasus baru COVID-19 masih cukup tinggi dan nampaknya belum ada tanda-tanda adanya penurunan. PSBB yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai daerah bisa dikatakan tidak efektif bahkan gagal karena tingkat infeksi Corona di masyarakat terus naik.

Kemudian dari segi ekonomi, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III masih hanya berkisar -3,49%. Ini menunjukan bahwa strategi pertumbuhan yang dirancang oleh pemerintah masih belum efektif untuk membawa Indonesia ke “zona aman”, yaitu pertumbuhan positif yang diprediksi terjadi akhir tahun ini.

Selanjutnya, meskipun data menunjukkan bahwa neraca perdagangan kita mengalami surplus, namun hal ini masih tetap mengkhawatirkan disebabkan neraca impor yang terus turun. Khususnya, impor bahan modal seperti sparepart elektonik dan suku cadang kendaraan.

Data juga menunjukkan bahwa tingkat konsumsi dan daya beli kita masih rendah. Ketakutan pada pandemi membuat masyarakat menahan diri untuk berbelanja terlebih lagi sektor pariwisata kita juga masih belum menujukkan angka yang menggembirakan disebabkan beberapa tempat masih tutup atau sepi dikunjungi oleh orang-orang. Yang juga menjadi masalah kita adalah strategi digitalisasi UMKM juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Tantangan-tantangan ini yang akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Apalagi, vaksinisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri wabah ini nampaknya juga tidak akan terealisasi dalam waktu dekat. Ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi takut dan pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi positif di tahun 2021 menjadi semakin sulit terealisasi.

Dengan adanya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) setidaknya menjadi salah satu modal awal untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sudah terpuruk sejak masa pandemi, di mana pengangguran meningkat dan sektor industri terpukul cukup parah karena adanya pandemi ini. Namun, UU Ciptaker belum bisa langsung terwujud dalam jangka pendek, apalagi daya saing, semangat kerja dan juga inisiatif usaha tiap individu mesti ditingkatkan terlebih dahulu.

Dan yang terpenting adalah, pemerintah harus mempermudah masuknya arus investasi dengan cara memangkas birokrasi serta memberantas korupsi. Sebab, angka korupsi yang tinggi dan juga birokrasi yang rumit akan membuat investor tak tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

*****

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta mulai mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Salah satunya adalah, apakah bantuan sosial yang diberikan kepada pemerintah saat ini cukup efektif dalam meminimalisir dampak krisis yang dihadapi oleh masyarakat?

Pemateri secara singkat menjelaskan bahwa, memang pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan sosial untuk masyarakat demi mengurangi dampak krisis yang dialami oleh masyarakat. Sayangnya, justru bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah berupa sembako, seperti beras, mie instan, minyak dan lain-lain rentan dikorupsi. Kita memiliki masalah pada rantai distribusi sehingga bantuan tersebut tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Karena itu, lebih efektif, jika pemerintah memberikan bantuan sosial baik kepada orang miskin atau bantuan modal kepada pelaku usaha, diberikan secara tunai berupa uang dengan jumlah tertentu. Dengan uang tersebut masyarakat bisa memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan yang mereka inginkan. Bagi pelaku usaha, bantuan tersebut bisa mendorongnya untuk menjadi modal bagi kelangsungan usahanya. Bantuan cash dianggap lebih efektif ketimbang bantuan yang berbentu sembako yang cenderung mudah dikorupsi seperti yang terjadi belakangan ini.

Pertanyaan selanjutnya diutarakan oleh peserta adalah, apakah fenomena ekonomi-politik kita saat ini menghambat pertumbuhan ekonomi? Pemateri menjawab bahwa, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lancar jika desain yang dirancang oleh pemerintah cukup tepat dan diimplementasikan dengan baik. Namun saat ini, kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial pun dianggap tidak tepat sasaran. Misalnya pemberian bantuan dengan sembako.

Jika pemerintah memberi uang tunai, mungkin hal tersebut akan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, pemerintah justru memberi bantuan sembako yang rantai distribusinya rumit dan birokrasi yang berbelit-belit. Belum lagi, kasus korupsi saat ini membuat kita menjadi prihatin. Kebijakan yang tepat sasaran dan terpantau, serta birokrasi yang bersih menjadi syarat utama jika ekonomi kita ingin kembali bangkit.

Dari berbagai pertanyaan yang masuk, salah satu peserta mempertanyakan peran BUMN-BUMN yang dimiliki negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Pemateri menjelaskan bahwa “pekerjaan rumah” BUMN ini sangat banyak. Ketika COVID-19 melanda Indonesia, beberapa perusahaan milik negara justru malah merugi, khususnya dalam bidang pariwisata dan transportasi. Di sini, pemerintah justru harus mengucurkan bantuan keuangan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Walaupun perusahaan di bidang telekomunikasi cukup memberikan sumbangan yang cukup positif, namun beberapa BUMN yang merugi dan bermasalah justru membebani negara. Karena itu, belakangan ini pemerintah tengah melakukan restrukturasi birokrasi dan penyehatan keuangan, serta menyelamatkan perusahaan-perusahaan kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tahun 2021.