Cerita Forum Kebebasan Webinar: Kemelut Korupsi Bantuan Sosial di Masa Pandemi

376

Pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, Suara Kebebasan mengadakan sebuah diskusi webinar bertema “Kemelut Korupsi Bantuan Sosial di Masa Pandemi”. Menjadi pembicara dalam diskusi ini adalah Dika Moehammad, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) selaku narasumber.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian bantuan sosial di masa wabah saat ini sangat dibutuhkan. Bayangkan saja, bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup di tengah derasnya PHK dan juga ketatnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat para pedagang mengalami kesulitan? Karena itu, pemerintah memberikan beberapa paket bantuan dengan tujuan memberikan stimulus agar roda perekonomian rakyat dapat terus berputar.

Salah satu paket bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk 10 juta Keluarga, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran untuk 18,8 Juta Keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga, dan BLT Dana Desa untuk 8 juta keluarga. Namun sayangnya, kita kembali terbentur oleh sebuah masalah klasik yang rasanya tak pernah hilang dari negeri ini: Korupsi!

Baik pada masa pandemi atau bukan pandemi, dana bantuan sosial beserta bantuan pemerintah lainnya dianggap sangat menggiurkan dan potensial untuk dikorupsi. Apalagi, rantai birokrasi yang panjang dan rumit, bukan mustahil korupsi dapat terjadi.

Lihat saja, baru-baru ini kasus korupsi mantan Menteri Sosial yang terindikasi tersandung kasus suap dana bantuan. Jika pemerintah pusat yang selalu disorot oleh kamera media saja berani melakukan penyelewengan, apalagi oknum kecil yang selalu jadi parasit bansos?

Beberapa kasus korupsi dan penggelapan bantuan sosial terjadi di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius. Dika menjelaskan bahwa sejauh pantauan SPRI, mereka mendapatkan aduan dari warga terkait dengan pemotongan dana bantuan di 9 kelurahan (18 RT) yang dilakukan oleh pejabat daerah setempat dengan berbagai alasan, baik untuk membagikan pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, untuk membangun pos ronda, untuk membangun rumah ibadah, dan alasan tak rasional lainnya.

Salah satu penyebab ada penyelewengan bansos salah satunya adalah karena adanya ketidakvalidan data. Misalnya, hasil temuan BPKP, terdapat sekitar 3 juta data penerima bansos yang tak valid, 41 ribu  data KPM-nya duplikasi dan 36 ribu data yang tak valid. Selain itu, menurut temuan BPK  terdapat 10 juta nomor NIK yang tidak valid, 16 juta nomor KK tidak valid, dan 5 ribu nama kosong, 86 ribu NIK fiktif. Tentu saja ketidakakuratan data ini sangat bermasalah bagi kita.

Dika juga mengatakan bahwa alokasi pembelanjaan khusus penanganan COVID-19 tidak transparan sehingga sulit untuk diakses dan dipantau oleh publik. Selain itu, lemahnya pengawasan karena kelompok sipil tidak diikutsertakan dalam pembagian dan lemahnya sistem pengaduan mengenai penyelewengan dana, membuat korupsi semakin rawan terjadi.

Yang perlu digarisbawahi pula, terjadinya korupsi bansos karena pemerintah belum menerapkan sistem penyaluran bantuan berbasis rekening. Sehingga, uang yang disalurkan harus melalui perantara bantuan melalui pemimpin daerah (yang rentan terjadi korupsi).

Narasumber menegaskan, agar penyelewengan tidak terjadi kembali, sangat diperlukan perubahan sistem dari sistem tertutup menjadi lebih terbuka. Pemerintah wajib membuka informasi alokasi anggaran bansos COVID-19 sehingga rakyat mengetahui berapa yang mereka dapat secara pasti.

Membangun ulang skema perlindungan sosial nasional yang lebih responsif, demokratis, dan tanggap terhadap aduan rakyat juga sangat penting. Selain itu, pemerintah harus mengikutsertakan peran masyarakat untuk membentuk skema pemberantasan kemiskinan yang tepat.

Dan terakhir, untuk jangka pendek, sebaiknya pemerintah memberikan bansos dalam bentuk uang tunai dengan membentuk rekening bank untuk mereka yang menerima bantuan sosial. Dengan demikian, tidak perlu melalui perantara apapun yang berpotensi terjadinya penyelewengan, papar Dika.

*****

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta mulai memberikan pertanyaan. Salah satunya adalah, apa urgensi pemberian bantuan uang tunai ketimbang memberi sembako untuk masyarakat.

Di sini pemateri menjawab, bahwa pemberian bantuan tunai berupa uang lebih tepat ketimbang pemberian sembako. Sebab, setiap keluarga memiliki kebutuhan dan persoalan kebutuhan tersendiri, entah itu untuk membayar listrik, makanan, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan, pemberian sembako justru tidak efektif karena fakta di lapangan, tidak semua keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 membutuhkan produk yang diberikan oleh pemerintah.

Di sisi lain, karena distribusi pemberian bantuan yang cukup lama, tak ayal barang-barang kebutuhan pokok (sembako) yang disalurkan sudah kadaluarsa dan tak layak makan. Tentu saja hal ini akan merugikan masyarakat selaku penerima, dan pemerintah selaku penyalur (sebab pemerintah harus mengalokasikan anggaran lagi untuk mengganti produk bansos yang tak layak konsumsi tersebut).

Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan komentar beberapa orang yang mengatakan bahwa bantuan tunai berupa uang tidak mendidik rakyat?

Untuk menjawab kritikan ini, pemateri dapat memahami ketakutan beberapa pihak. Mereka yang menolak pemberian bantuan berupa uang tunai karena takut masyarakat menyalahgunakan uang tersebut.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh SPRI, ketika ditanya untuk apa uang bansos yang mereka terima, mayoritas menjawab uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meskipun ada beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk kebutuhan non-pokok, namun faktanya, penyaluran bantuan berupa uang tunai lebih efektif ketimbang penyaluran sembako.

Beberapa peserta juga bertanya, mengenai rentannya korupsi di Indonesia apakah karena korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini?

Menjawab pertanyaan klasik bahwa “korupsi sudah menjadi budaya”, pemateri tidak sepakat dengan pandangan ini. Korupsi dan KKN terjadi bukan karena watak masyarakat yang koruptif, tetapi karena adanya pembiaran dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Kedisiplinan dan juga komitmen untuk memberantas korupsi juga masih rendah, sehingga upaya pemberantasan korupsi tampak lemah. Pemateri mengatakan bahwa pemerintah harus membangun kembali sistem yang akuntabel dan transparan agar setiap orang dapat memantau anggaran yang dikeluarkan.

Selain itu, komitmen pemberantasan korupsi juga harus diperkuat dengan tegasnya hukum terhadap pelaku korupsi. Dengan membentuk sistem yang transparan, sederhana, serta penegakan hukum yang konsisten, maka pengganyangan korupsi di Indonesia pasti akan menjadi lebih mudah dan kebiasaan KKN di kalangan birokrasi bisa dilenyapkan.