Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling besar dan dikenal oleh masyarakat. Peran PLN sebagai perusahaan tunggal penyedia jaringan listrik ke seluruh Indonesia sangat vital dan penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari ratusan juta masyarakat di tanah air dan mendorong pembangunan.
Namun, PLN sendiri bukan organisasi yang tidak pernah mengalami masalah. Mulai dari mati listrik yang kerap terjadi di berbagai wilayah, hingga masalah lonjakan tagihan yang akhir-akhir ini terjadi merupakan beberapa persoalan PLN yang kerap disampaikan oleh masyarakat. PLN sebagai perusahaan monopoli juga dapat beroperasi dengan sangat berbeda dari perusahaan swasta, yang harus menghadapi kompetisi dari pesaing dan akan dihukum oleh konsumen apabila tidak bisa menyediakan produk atau pelayanan yang baik.
Lebih jauh, sebagai BUMN, PLN juga dikritik karena dianggap tidak berorientasi pada konsumen dan tidak transparan. Lantas, mengapa berbagai permasalahan tersebut bisa terjadi? Apakah fakta PLN sebagai BUMN dan perusahaan monopoli merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sumber permasalahan tersebut?
Untuk itu, Suara Kebebasan menyelenggarakan Forum Kebebasan Webinar (Zoom) pada hari Jumat, 26 Juni 2020, yang mengangkat topik “Ada Apa Dengan PLN?” Menjadi pembicara dalam webinar kali ini adalah Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov.
Sebagai pembuka materi, Abra menjelaskan bahwa batu bara adalah sumber daya energi utama di Indonesia. Beberapa tahun belakangan, pemerintah tengah menggencarkan produksi batu bara sebagai komoditas ekspor yang penting. Namun, karena ekonomi dunia melambat dan menyebabkan demand menurun, harga batu bara menurun.
Selain sebagai komoditas ekspor, batu bara atau bahan bakar fosil, menjadi salah satu sumber penting untuk menghasilkan energi listrik. Dengan demikian muncul pertanyaan, jika harga batu bara (sumber utama energi listrik Indonesia) belakangan ini turun, mengapa harga listrik naik? Abra menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada sebab-sebab mengapa harga tarif listrik tak menentu seperti sekarang ini. Ia menjelaskan, ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi.
Setiap kali ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, konsumsi energi juga tumbuh. Seperti pada tahun 2005-2010, GDP naik 5.74% dan konsumsi energi naik 5.12%. Dengan demikian, perkembangan ekonomi negara sangat berpengaruh pada industri listrik yang dikelola oleh PLN.
Eksplorasi sumber daya energi suatu negara, seperti listrik, sangat penting untuk untuk menopang perkembangan dunia industri dan juga ekonomi nasional. Sebagaimana pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pelantikan presiden, bahwa agar Indonesia bisa menjadi negara maju, diperlukan persiapan sumber daya energi dan ketersediaan listrik pada seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut untuk menopang konsumsi listrik masyarakat dan juga untuk perkembangan industri.
Rasio elektrifikasi di Indonesia, menurut Abra sudah bisa dikatakan positif, yaitu sudah mencapai 98.98%. Berdasarkan rencana pemerintah, tahun 2020 ini seluruh wilayah di Indonesia akan mendapatkan listrik. Masih banyaknya daerah-daerah yang belum dialiri listrik karena di daerah khususnya kawasan terpencil, sehingga infrastruktur dan juga akses listrik sangat sulit untuk dibangun, membuat listrik belum bisa mencapai ke sana.
Sementara, salah satu permasalahan dari pandemi COVID-19 ini adalah, apakah akan mengganjal visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045? Abra menjelaskan bahwa, pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini membuat industri sawit dan batu bara yang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Energi, terkontraksi begitu dalam sehingga membuat produksi batu bara dan sawit menjadi merugi, dan hal ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi kita.
Padahal, untuk mencapai target untuk menjadi negara maju pada tahun 2024, dibutuhkan pertumbuhan sekitar 7 hingga 9% setiap tahunnya. Sedangkan, pada triwulan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 2.97%. Pandemi virus baru berjalan 3 bulan, dan ini menunjukan bahwa negara bisa saja terkena resesi ekonomi.
Memang, ketika pandemi, konsumsi rumah tangga pada kebutuhan listrik meningkat, karena masyarakat dianjurkan agar melakukan kegiatan di rumah. Namun, bukan berarti PLN otomatis menjadi untung, karena pandemi virus telah membuat konsumsi listrik pada dunia industri dan berbagai instansi menjadi menurun drastis dan ini membuat PLN merugi karena berkurangnya pasokan listrik dari dunia industri dan instansi.
****
PLN sebagai perusahaan milik negara memiliki hak monopoli untuk membangun instalasi pembangkit listrik di seluruh Indonesia. PLN memonopoli hampir 71%, sedangkan pembangkit listrik swasta (IPP) hanya 23,6%, dan sisanya (sewa guna usaha) hanya 4,3%. Menurut Abra, kalau misalkan produksi PLN oversupply atau overproduction, maka PLN harus menutup instalasi pembangkit listriknya sendiri, dan PLN diharuskan membeli dari pembangkit listrik swasta (IPP).
Mengenai perdebatan harga tarif listrik yang melonjak, Abra menjelaskan bahwa, PLN bersikeras mengatakan bahwa tagihan listrik di masyarakat tidak meningkat. Namun kenyataannya, di masyarakat malah terjadi kenaikan harga tarif listrik. PLN berkilah bahwa kenaikan itu bisa jadi karena tunggakan tiga bulanan atau kenaikan karena konsumsi listrik rumah tangga yang tinggi setelah munculnya anjuran bekerja di rumah selama pandemi oleh pemerintah.
Namun, apakah kenaikan tarif listrik PLN bisa sangat tinggi? Sangat tidak logis jika PLN mengatakan kenaikan harga tarif listrik tersebut diakibatkan membengkaknya pemakaian listrik di rumah ketika masa pandemi. Ketidaktransparan PLN ini yang membuat banyak pihak menyayangkan pernyataan perusahaan BUMN tersebut.
Abra menjelaskan bahwa, mungkin terjadi kekeliruan pula karena pencatatan tagihan listrik prabayar masih dilakukan secara manual. Untuk itu, masyarakat harus mendesak adanya digitalisasi sehingga masyarakat bisa melihat berapa konsumsi listriknya perhari seperti pada pengguna listrik token. Di sini, masyarakat menuntut agar PLN secara transparan memberikan akses agar masyarakat bisa mengetahui berapa watt jumlah listrik yang mereka gunakan.
Setelah Abra menjelaskan materinya, beberapa peserta mulai menyampaikan pertanyaan seperti bagaimana pemanfaatan energi nuklir sebagai energi alternatif pengganti energi fosil yang saat ini masih cukup besar digunakan oleh PLN?
Abra menjawab bahwa ada beberapa masalah pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Salah satunya adalah masalah teknologi. Misalnya, apakah indonesia sudah memiliki teknologi yang memadai dan efisien untuk memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi sumber utama bagi listrik Indonesia. Selain itu, dari segi keselamatan, apakah teknologi kita sudah mampu menjamin keamanan dari limbah nuklir dan keamanan dalam produksi energinya.
Selain itu, tidak mudah mengganti pemanfaatan batu bara ke nuklir. Butuh waktu yang lama hingga kita benar-benar bisa mengubah pola energi yang bergantung ke batu bara menjadi kepada energi-energi yang lebih ramah terhadap lingkungan, seperti pembangkit energi matahari, hidro ataupun angin. Di sini, masalahnya adalah pada birokrasi dan juga kebijakan politik.
Setelah Abra menjawab pertanyaan, salah satu peserta bernama Farid, yang juga bekerja di IPP dan energi terbarukan, mengatakan bahwa walaupun data-data elektrifikasi di beberapa daerah menunjukkan angka yang positif. Namun, pada kenyataaanya, di wilayah terpencil seperti di pedalaman Kalimantan, arus listrik yang masuk tidak stabil. PLN selama ini memonopoli produksi dan distribusi energi listrik, sistem terpusat ini yang kemudian membuat PLN tidak efisien.
Karena itu, Farid berpendapat agar lebih baik PLN berfungsi sebagai distributor saja yang mendistribusikan listrik pada instansi perusahaan atau rumah tangga, tetapi untuk pembangkitan dan produksi energi listrik diserahkan kepada swasta atau IPP.
Pengelolaan masalah listrik di Indonesia yang terpusat oleh PLN beserta masalah birokrasi dan politik dalam pengelolaannya, membuat distribusi listrik Indonesia tidak merata dan muncul berbagai masalah dalam produksi listrik. Dahulu, ketika PT. Telkom juga memonopoli jaringan komunikasi di Indonesia, komunikasi antar pulau dan daerah bisa dikatakan cukup buruk. Namun, ketika jaringan telepon diprivatisasi, saat ini masalah jaringan dan telekomunikasi bukan menjadi masalah lagi.
Memang, tujuan awal PLN memonopoli pembangkitan dan distribusi listrik, agar rakyat bisa menikmati energi murah. Namun pada faktanya, pengaturan harga, dan juga pengelolaan pembangkitan oleh PLN, justru malah menimbulkan masalah seperti jaringan listrik di daerah yang kurang stabil, serta ketergantungan pada energi fosil yang justru tidak ramah lingkungan.
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
