Cerita Diskusi Webinar Forum Kebebasan Tentang Ketidakpastian Global dan Resesi Ekonomi  

94

Kondisi perekonomian global belum sepenuhnya bisa bernapas lega usai melewati pandemi Covid-19.  Hal ini ditandai dengan peringatan oleh Bank Dunia dalam laporan terbarunya yang bertajuk “Global Economic Prospect” edisi Juni, yang mengambarkan rumitnya kondisi ekonomi saat ini, termasuk kondisi ketidakpastian global sepanjang tahun 2022.

Peristiwa yang terjadi saat ini, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, gangguan rantai pasokan dan krisis energi dan pangan, dilanjutkan dengan pengetatan kebijakan moneter yang digaungkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve System) atau The Fed, kebijakan lockdown, serta stagflasi telah memukul pertumbuhan ekonomi global.

Hal ini memicu resesi ekonomi yang tidak terelakkan. Seperti diketahui, dampak resesi yang berpotensi menyebabkan penurunan profit perusahaan, peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, dan bahkan kebangkrutan ekonomi, yang harus diantisipasi.

Lantas, bagaimana melihat kondisi ketidakpastian global dan resesi ekonomi saat ini? Apakah kebijakan terkait dengan penanganan resesi saat ini sudah tepat? Dan, apa saja kebijakan yang penting untuk dilakukan untuk menghadapi kondisi ini dengan tetap mendukung kebebasan ekonomi, khususnya di Indonesia?

Membahas hal tersebut, Suara Kebebasan menyelenggarakan diskusi webinar Forum Kebebasan yang mengangkat topik “Ketidakpastian Global dan Resesi Ekonomi” pada hari Jumat, (22/7). Menjadi pembicara dalam diskusi kali ini adalah Poltak Hotradero, Peneliti Senior dan Ekonom Bursa Efek Indonesia.

***

Poltak mengatakan tema kali ini memang sangat relevan dengan keadaan perekonomian dunia saat ini yang baru saja selesai dihantam oleh wabah virus Covid-19. Pandemi yang terjadi selama dua tahun telah berhasil memukul perekonomian dunia. Bukan itu saja, seusai pandemi pun masyarakat harus menghadapi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Perang yang tidak disangka-sangka ini telah membuat pasokan pangan dan energi terganggu.

Hal ini yang membuat beberapa negara jatuh ke dalam kebangkrutan. Salah satu di antaranya adalah Sri Lanka. Poltak mengatakan bahwa fenomena resesi dan kebangkrutan yang terjadi di Sri Lanka adalah sebuah pukulan ekonomi terberat usai negara tersebut dihantam oleh pandemi. Banyak yang mengatakan bahwa Sri Lanka bangkrut karena utang dari China. Mungkin, masalah hutang yang menumpuk memang menjadi masalah, tetapi hal itu bukan menjadi penyebab satu-satunya krisis ekonomi di Sri Lanka.

Jika kembali ke masa lampau, Sri Lanka dalam mengolah perekonomiannya terpengaruh oleh kultur India masa awal, yaitu sosialisme yang bersifat sentralistik. Setelah India keluar dari sistem sosialisme dan menerima sistem pasar, Sri Lanka tetap mempertahankan pola sosialis yang dahulu diterapkan oleh India. Oleh karena itu, perekonomian mereka diatur secara sentralistik yang penuh dengan birokratisme dan juga tentu saja terpusat pada yang berkuasa.

Namun, kebijakan sosialisme ini membuat Sri Lanka tak berkembang. Akhirnya, saat era Presiden Mahendra Rajapaksa (saudara Gotabaya Rajapaksa) berusaha melakukan restrukturisasi sistem ekonomi dan berhasil. Sayangnya, Sri Lanka akhirnya jatuh ke dalam nepotisme dan kolusi di mana pemerintahan sifatnya terpusat oleh satu keluarga dan ‘orang dalam’.

Untuk mempertahankan politik keluarga ini, Pemerintah Sri Lanka mengadopsi kebijakan – kebijakan populis dengan tujuan menyenangkan rakyat. Mereka tidak segan-segan mengambil hutang banyak, memotong pajak, mensubsidi kebutuhan pokok. Semua kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan mempertahankan politik keluarga Rajapaksa.

Akhirnya, populisme itu yang menyeret Sri Lanka dalam jerat hutang dan krisis. Untuk diketahui, ekonomi Sri Lanka berpusat pada tiga hal, yaitu pendapatan pekerja di luar negeri, ekspor teh, dan pariwisata.

Ketika pandemi dan krisis politik di kawasan menyerang dunia, otomatis ekonomi Sri Lanka ambruk. Poltak mengatakan bahwa Sri Lanka tidak sendiri, karena ada negara lain, diantaranya Elsavador, Brazil, Kamboja, dan Laos, mengalami hal yang sama meskipun tidak separah Sri Lanka. Bahkan, negara besar sekelas Amerika juga terkena imbas krisis. Inflasi yang tinggi dan melemahnya nilai tukar dollar ke mata uang lain tengah menghantui Pemerintahan Biden.

Lalu, apa yang membuat krisis di Amerika terjadi? Menurut Poltak, inflasi yang tinggi di Amerika diperkirakan akan bertahan cukup lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah masalah kelangkaan tenaga kerja. Bagi Poltak, fenomenanya cukup aneh. Di satu pihak harga barang naik, tapi di sisi lain, pengangguran berkurang tajam dan banyak perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.

Karena angka kekurangan tenaga kerja yang tinggi, hal ini membuat daya beli masyarakat naik, dan ini juga mendorong terjadinya inflasi. Pun beberapa peneliti berkata bahwa Pemerintah Biden memberikan tunjangan bantuan begitu besar pada masyarakat, khususnya bagi pengangguran dan tunawisma. Hal ini juga mendorong pemerintah mengeluarkan uang banyak untuk bantuan sosial dan banyak orang merasa nyaman mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Sama seperti di Eropa, Amerika juga terdampak masalah energi akibat kekurangan pasokan minyak bumi. Namun, berbeda dari Eropa yang krisis karena bergantung pada persediaan dari Rusia, Amerika tak mampu mengeksplorasi cadangan minyaknya secara maksimal.

Rusia sendiri tampaknya merasa nyaman melihat negara-negara Eropa mengalami krisis karena bergantung oleh dirinya, namun hal ini bukan berarti tanpa masalah.

Embargo ekonomi kini diterima oleh Rusia dan keuangan mereka juga tergerus karena harus meningkatkan belanja pertahanan dan ongkos untuk menyerang Ukraina. Dengan kata lain, Rusia tak bisa mengelakkan diri bahwa mereka terancam oleh krisis. Meski propaganda dan juga pembungkaman media dilakukan, namun kerapuhan Rusia berada di depan mata.

***

Masuk ke sesi tanya jawab, beberapa peserta mengajukan beberapa komentar dan pertanyaan terkait dengan perkembangan di Rusia. Rasanya Putin atau Rusia mengedepankan faktor politik ketimbang ekonomi. Sedangkan, bagaimana dengan kasus di Indonesia, mana yang diunggulkan? Apakah politik dikedepankan atau ekonomi yang dikedepankan?

Poltak menjawab bahwa tidak penting apakah politik yang membawahi ekonomi atau sebaliknya. Tetapi yang penting adalah kompetensi membawahi yang inkompeten. Dalam artian, Indonesia harus mengeksplorasi anak bangsa yang kompeten ketimbang orang yang inkompeten untuk dipilih.

Dalam beberapa kasus, Poltak mengatakan bahwa memang pemerintah kita terlihat menaruh jabatan sentral kepada tokoh politik, namun hal itu bisa dibenarkan jika si tokoh politik itu punya kompetensi di bidangnya. Poltak melihat bahwa di era Jokowi saat ini, pemerintah masih mengunggulkan kompetensi. Contohnya, pengangkatan Menteri Ekonomi oleh Sri Mulyani atau Menteri SDM oleh tokoh guru dan juga Kemendikbud – Dikti yang diurus oleh seorang profesional.

Selain itu, ada juga pertanyaan terkait dengan klaim keberhasilan Rusia. Beberapa media memberitakan keberhasilan Rusia dalam menangani ekonomi dan politik. Poltak menjawab bahwa klaim dari Rusia patut dicurigai karena bisa jadi merupakan propaganda atau membelokkan fakta. Kita tahu bahwa Rusia adalah negara totaliter yang biasa membungkam media dan menyembunyikan informasi kepada rakyat. Jadi, keterangan pers pemerintah bisa saja propaganda semata.

Melihat kerugian perang Rusia di Ukraina, jumlah sumber daya manusia yang merosot karena ikut perang, dan embargo ekonomi yang kini mencekik Rusia, nampaknya sangat sulit dikatakan bahwa Rusia berhasil menyelamatkan ekonomi politik mereka, kata Poltak.

Pertanyaan lain, yaitu mengenai situasi di Sri Lanka dan Indonesia. Jika Sri Lanka terseret krisis karena utang luar negeri yang menumpuk, apakah kejadian tersebut dapat terjadi di Indonesia juga? Poltak menjawab bahwa keadaan di Sri Lanka sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Sri Lanka, pendapatan dalam negeri tidak cukup untuk melanjutkan pembangunan dan subsidi, sehingga Sri Lanka meminjam banyak uang dari luar negeri dengan kredit rendah.

Namun, hal ini berubah ketika pandemi menerpa. Sri Lanka gagal bayar karena devisa terus menyusut untuk subsidi rakyat, belum lagi pendapatan pajak tidak banyak karena kebijakan populis mereka untuk memotong pajak tolong cek lagi ini benar maksudnya begini krn membingungkan. Selain itu, teh mereka tak dapat di ekspor karena penutupan selama pandemi, dan orang-orang yang bekerja di luar negeri segan memberi uang mereka untuk negara karena takut dikorupsi.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berbeda dengan kondisi di Sri Lanka. Indonesia masih bisa mengontrol arus utang dan kemampuan pembayaran utang kita masih lancar, sehingga krisis dapat dihindari. Untuk itu, seperti yang dikatakan pembicara, penting memastikan kompetensi dalam proses kebijakan. Semoga saja demikian.

*****