Cerita Diskusi Webinar Forum Kebebasan Temtang Politik Hukum Perppu Cipta Kerja Oleh: Reynaldi Adi Surya

    22

    Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, Sabtu, (31/12). Hal ini dilakukan karena pemerintah mengklaim Perppu tersebut menggantikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, sebagian kalangan menyayangkan bahwa lahirnya Perppu tersebut bermasalah. Hal ini lantaran menyalahi dan inkonsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, alasan genting dan mendesak seperti yang disampaikan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan lebih jauh.

    Lantas, bagaimana melihat lahirnya Perppu tersebut? Apakah lahirnya Perppu tersebut sesuai dengan proses demokrasi? Bagaimana dampak konstitusional dan kebijakan akibat lahirnya Perppu tersebut?

    Untuk membahas mengenai hal tersebut, Suara Kebebasan telah menyelenggarakan diskusi webinar Forum Kebebasan pada Jum’at,  (13/1), yang mengangkat topik “Politik Hukum Perppu Cipta Kerja”. Menjadi pembicara dalam diskusi ini adalah Siti Badriyah (Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant CARE) dan Usep Hasan Sadikin (Peneliti Perludem).

     

    ***

     

    Dalam perkembangannya UU Cipta Kerja memang telah disepakati oleh DPR menjadi produk hukum yang sah. Namun, banyaknya protes dari beberapa pihak yang menilai banyak pasal yang Kontroversial dan cenderung diproses dengan paksa tanpa berdiskusi dengan rakyat, membuat Mahkamah Konstitusi kemudian menangguhkan UU Ciptaker tersebut.

    Karena belum bisa diterapkan secara umum, akhirnya Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu mengenai Cipta Kerja. Pengesahan Perppu ini membuat publik gempar, Siti Badriyah dari Migrant Care mengkritik sikap Presiden yang mengeluarkan Perppu ini.

    Pasalnya, Siti mengatakan bahwa MK sendiri menangguhkan pelaksanaan UU Ciptaker, tetapi kenapa Presiden malah membuat Perppu secara subjektif. Siti mengatakan bahwa ia menolak beberapa pasal, khususnya mengenai prosedur bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sudah bisa membuka kantor cabang di berbagai daerah. Termasuk, proses perekrutan, pelatihan sampai pemberangkatan PMI tidak lagi di bawah tanggung jawab pemerintah melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).Ia khawatir akan membuat aksi perdagangan manusia kembali terjadi dan ini sangat bertentangan dengan prinsip HAM.

    Siti sepakat menganggap bahwa Perppu ini inkontitusional karena melangkahi wewenang MK. Maka dari itu, Beliau bersama Migrant Care pun menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember lalu.

    Pembicara lainnya, Usep Hasan Sadikin atau yang akrab disapa Usep, juga menyoroti UU yang kerap dijuluki “Cilaka” ini. Ia melihat dari aspek hukum, ketika UU Ciptakerja tak bisa diterapkan, di sini Jokowi langsung menciptakan Perppu. Ini berarti keinginan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Ciptaker ini sangat kuat.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia ini cukup unik, di mana Presiden atau kepala negara bisa menciptakan peraturan hukum yang mengikat dan kedudukannya setara dengan undang-undang hasil rumusan DPR. Ini berbeda dengan Amerika Serikat, Presiden hanya dapat menerima atau menolak undang-undang yang dirancang, tetapi di Indonesia, Presiden memiliki posisi yang jauh lebih besar.

    Usep menjelaskan bagaimana Perppu berjalan dan pembedanya dengan UU. Jika UU memerlukan proses musyawarah yang ketat dan dapat distop oleh MK, hal ini berbeda dengan Perppu. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden bisa jadi semacam dekrit yang sifatnya langsung berlaku dan dapat memaksa masyarakat.

    Fase Omnibus Law juga dirincikan oleh Usep, mulai dari tantangannya dan polemik mengapa kemudian UU ini menjadi kontroversial dan ditunda. Hal ini dikarenakan belum adanya perbaikan sejak pertama kali MK meminta agar UU ini diperbaiki dan disempurnakan.

    Oleh karena itu, Usep tidak mengetahui bagaimana akhirnya jika Perppu yang dibuat Presiden dibawa ke MK. Dan ia juga ingin melihat apakah MK akan mempertimbangkan usulan dari Migrant Care?

    Selain permasalahan yang ada,Usep juga membandingkan UU Cipta Kerja dengan Perppu tentang kebiri, di mana Perppu tentang kebiri pernah dikeluarkan oleh presiden dengan maksud untuk kasus darurat kekerasan seksual.

    ***

    Setelah paparan para narasumber, masuk ke sesi tanya jawab, beberapa peserta bertanya. Pertanyaan pertama, apa sisi positif dan negatif dengan adanya Perppu dan UU ini?

    Pertanyaan ini dijawab oleh Siti Badriyah bahwa UU Ciptaker secara garis besar ditolak oleh kaum buruh, khususnya kaum buruh migran karena menempatkan manusia sebagai barang, bukan sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati. Ia juga mendengar dari beberapa kelompok buruh bahwa UU ini mengancam hak dan pendapatan kaum buruh, sehingga kesejahteraan mereka dapat terganggu.

    Usep agak sependapat dengan Siti Badriyah, ia mengatakan memang di luar sana banyak buruh yang menolak UU Ciptakerja atau UU ‘Cilaka’ ini. Namun, di sisi lain, Usep memahami bahwa UU Ciptaker yang kemudian diresmikan Presiden menjadi Perppu, memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mendorong inovasi agar muncul perusahaan baru.

    Usep berharap agar polemik ini bisa diselesaikan dengan adanya komunikasi antara para pemangku kepentingan, pemerintah, serta masyarakat, agar polemik bisa diakhiri. Pertanyaan lainnya yang diajukan kepada para pemateri adalah mengenai polemik Ciptaker sebagai UU. Di sisi lain, dibutuhkan oleh pengusaha dan di sisi lain ditolak oleh para pekerja.

    Penanya menganjurkan agar UU mengenai itu sebaiknya dipisah agar tak menilai polemik. Siti Badriyah menjawab bahwa keberadaan UU Ciptaker ini sebenarnya sudah bermasalah dari awal. Bukan hanya kaum pekerja yang menolaknya, Siti mengklaim bahwa penolakan itu juga disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

    Jadi, Siti Badriyah mengatakan bahwa UU ini memang sudah kontroversial dari awal karena secara nyata memang mengganggu banyak pihak, bukan hanya kelompok pekerja. Sedangkan Usep memiliki penilaian yang berbeda. Di satu sisi memang benar UU Ciptaker ini diperuntukkan agar pengusaha lebih mudah berinvestasi di Indonesia dan memperbaiki iklim kewirausahaan. Namun, di sisi lain, ada kaum buruh yang merasa dirugikan.

    Usep mengatakan bahwa problem utama dari UU Ciptaker ini bukan pada hubungan pengusaha atau pekerja, tapi pada pemerintah dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama pemerintah mempersulit perizinan, membiarkan pungli, dan juga melanggengkan oligarki, maka UU Ciptaker takkan mampu berbuat banyak. Kebebasan ekonomi itu yang dibutuhkan.

    Selain itu, Indeks Kebebasan Ekonomi, khususnya di bagian rule of law di Indonesia juga tergolong cukup rendah. Usep menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memperbaiki regulatory efficiency dan belum berbenah soal ini.

    Sebagai penutup, para pembicara menekankan pentingnya partisipasi dan inklusi dalam proses rule making. Ini sangat penting, sebab, opini publik dan referensinya menjadi hak terutama yang perlu dilindungi melalui payung hukum.