Pada hari Jumat, 10 Juni 2022, Adinda Tenriangke Muchtar, Chief Editor Suara Kebebasan dan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menjadi salah satu narasumber dalam Workshop dan Beasiswa Liputan: Bermedia untuk Meneguhkan Keberagaman di Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan kolaborasi FNF Indonesia – SEJUK – Kemenhukham RI dengan BOPM Wacana USU dan LPM Kreatif Unimed Serikat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, serta berlangsung di Hotel Radisson, Medan.
Dalam kesempatan ini, Adinda juga memperkenalkan tentang Suara Kebebasan dan TII, serta kerja-kerja bersama dan kolaborasi Suara Kebebasan dengan TII dan jaringan kebebasan di Indonesia lainnya, termasuk INDEKS, CIPS, serta FNF Indonesia. Misalnya, lewat riset dan publikasi, diskusi, maupun kegiatan workshop, seperti yang dikoordinir oleh SEJUK dan para mitra jaringan di Medan, Sumatera kali ini.
Adinda menjadi pembicara pertama dan mengisi sesi tentang Kebebasan dan Keberagaman. Dalam topik ini, Adinda menggarisbawahi tentang Prinsip Kebebasan. Menggunakan rujukan dari pemikiran libertarianisme dan beragam referensi jaringan, Adinda membawa sesi ini dalam nuansa interaktif. Intisari yang disampaikan adalah bahwa kebebasan individu adalah keniscayaan dan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tanpa hukum, kebebasan tidak ada. Hukum ada untuk memperluas, dan bukan untuk mengekangkebebasan. Kebebasan bukan hanya soal kebebasan memilih, tapi juga bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Dan dalam konteks itulah, ada aspek moral dan sosial dalam kebebasan.
Dalam paparannya dan diskusi dengan para peserta, ada beberapa salah kaprah yang umum dilabelkan ke kebebasan, misalnya slebor, seenaknya, liar, tidak teratur, kebablasan, egois, dan sebagainya. Padahal, dalam kebebasan, ada aspek tanggung jawab dan pengendalian diri, yang menjadi sangat penting dalam mempraktikkan kebebasan baik dalam konteks individu maupun sosial. Adinda juga memberikan beberapa contoh dari konteks di Indonesia, dalam hal kebijakan dan kasus, serta kajian, maupun referensi terkait jaringan libertarian yang mengangkat beragam kasus di belahan dunia yang lain.
Diskusi mengalir dengan interaktif dan menarik seiring peserta menyampaikan pertanyaan dan pandangannya soal kebebasan yang rentan terancam hingga saat ini, termasuk soal urusan tata cara dan pilihan busana perempuan, menentukan pasangan hidup, memilih tempat kos, urusan perut dan makanan yang dikonsumsi, orientasi seksual, dan sebagainya. Adinda kemudian membagi peserta dalam kelompok untuk kerja kelompok interaktif, di mana tiap kelompok diminta untuk membahas tentang makna kebebasan dan pandangan mereka soal kebebasan sipil di Indonesia, serta apakah kebebasan di Indonesia dalam kasus yang mereka angkat sudah sesuai dengan prinsip kebebasan. Topik serupa juga diambil dari Kelas Daring “Mengenal Libertarianisme” yang diselenggarakan Suara Kebebasan pada tanggal 21 Mei lalu.
Kerja kelompok selama 30 menit tersebut ditutup dengan penampilan tiap kelompok dalam beragam format, seperti talk-show dan drama, dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Topik-topik yang diangkat juga menarik dan cukup hangat, seperti kasus pemecatan anggota TNI karena homoseksual; diskriminasi terhadap calon dokter karena disabilitas meskipun sudah mendapatkan peringkat baik; serta urusan campur tangan orang tua terhadap pilihan jodoh anak berdasarkan suku dan harta kekayaan.
Format kerja kelompok tersebut Adinda pelajari dari fasilitasi yang diperolehnya saat mengikuti IAF Workshop di Gummersbach tahun 2019, yang didukung oleh FNF. Dalam workshop tersebut, beragam metode fasilitasi yang kreatif, menantang, menyenangkan, sekaligus menarik untuk diterapkan. Metode ini juga efektif untuk mendorong para peserta workshop berpikir kritis, multidimensional, kreatif, dan kooperatif, terutama untuk refleksi soal kebebasan, khususnya kebebasan individu di Indonesia.
Sebagai penutup, Adinda mengajak para peserta untuk bersama merawat dan mempromosikan kebebasan, apapun kapasitas dan afiliasinya, dan dimanapun berada. Kolaborasi juga menjadi kunci dalam melakukan hal ini, serta berpikir secara kontekstual dan kritis, merujuk pada kebijakan dan praktiknya, serta bagaimana memahami makna kebebasan sebenarnya.
*****
Adinda Tenriangke Muchtar adalah Chief Editor Suara Kebebasan. Ia juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2018) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of Internatio-nal Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. email: adinda.muchtar@suarakebebasan.org
