Setelah kurang lebih dua tahun akibat pandemi Covid-19, akhirnya Atlas Network dengan dukungan para donor, kembali menyelenggarakan Asia Liberty Forum secara luring. Tahun ini, Asia Liberty Forum diselenggarakan oleh Foundation for Economic Freedom Filipina dari tanggal 29 hingga tanggal 30 September 2022 di Shangri-la The Fort. Seperti biasa, sebelum forum ini dimulai, Atlas Network, khususnya di divisi pelatihan, memberikan pelatihan kepada perwakilan dari jaringan mitra Atlas Network di Asia. Dua topik pelatihan yang diselenggarakan adalah mengenai penggalangan dana dan tentang pemasaran dan komunikasi, yang merupakan topik dan kebutuhan yang penting, termasuk bagi pegiat kebebasan, khususnya di lembaga think tank.
Hari pertama diawali dengan sesi cornerstone talks yang inspiratif dan reflektif. Beberapa pesan utama yang penting untuk digarisbawahi adalah pemerintah seharusnya bisa lebih berperan sebagai ‘enabler’ dan bukan hanya sebagai ‘provider’, pentingnya mendorong kebijakan yang mempromosikan kebebasan dan kewirausahaan, serta inovasi. Hal lain yang penting diangkat di sesi ini adalah urgensi mendukung kerja-kerja lembaga think tank untuk mempromosikan kebebasan dan lebih banyak menginspirasi dan membantu lebih banyak orang. Dalam sesi-sesi selanjutnya di hari pertama ini, beberapa pembelajaran juga dicatat. Diantaranya adalah mengenai pentingnya kolaborasi dengan beragam pihak; persiapan yang matang terkait pesan dan argument kebebasan sebelum dibagikan kepada khalayak, serta mengambil pelajaran dari sejarah dan pengalaman dalam melakukan advokasi kebebasan dan mendorong pasar yang benar-benar bekerja.
Yang menarik di hari pertama ini adalah sesi yang membahas tentang hak ekonomi perempuan. Beberapa pembicara berbagi pengalaman advokasi dan penelitian mereka, seperti dari India dan Nepal. Satu catatan yang penting adalah kesetaraan kesempatan dan kebebasan ekonomi untuk semua, termasuk untuk perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi bukan hanya terhadap aspek ekonomi, namun juga perbaikan standar hidup, serta relasi kuasa yang berbasis gender. Para pembicara juga menceritakan betapa peraturan bisa sedemikian diskriminatif terhadap perempuan, termasuk contoh kasus di Kerala, India, di mana ada peraturan yang melarang perempuan bekerja sebagai bartender di bar. Topik ini pula yang menjadi pemenang Atlas Network Shark Tank tahun 2022 ini. Pesan utama yang diangkat adalah mengenai hak perempuan untuk memilih pekerjaan, termasuk di bar, dan bahwa, sangat penting untuk mencatat bahwa kebijakan tidak diukur dari intensi baik semata, namun juga dampak sampingan yang tidak diinginkan, termasuk dalam hal diskriminasi gender dan hambatan terhadap kebebasan ekonomi. Selain itu, perempuan juga bisa saling menginspirasi, termasuk dalam mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak peka gender dan diskriminatif, serta menghambat kebebasan ekonomi.
Di hari terakhir (30/9), Adinda menjadi salah satu pembicara dalam sesi tentang media sosial, disinformasi, dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Sesi ini mendiskusikan tema yang kompleks ini dari aspek hukum, kebijakan, maupun budaya. Dalam sesi ini, Adinda mewakili The Indonesian Institute dan Suara Kebebasan, terkait dengan kerja-kerja kedua lembaga, khususnya dalam menyuarakan kebebasan lewat kajian dan advokasi kebijakan, serta pendidikan publik, dengan menggunakan media sosial.
Beberapa intisari paparan Adinda dalam sesi tersebut adalah pentingnya memahami bahwa kebebasan berbicara adalah bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia (HAM) yang diakui dan harus dirawat dan dijamin lewat penegakan hukum. Literasi digital lewat kolaborasi beragam pihak (baik secara teknis, maupun substansi terkait konten, dasar dan dampak kebijakan) sangat penting untuk menghadapi tantangan dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat, di mana penegak hukum juga harus memiliki perspektif hukum, HAM, dan kebebasan. Di sisi lain, penting untuk menggunakan media sosial secara bijak, baik dalam meramu konten dan menyampaikan pesan dengan strategis dan tepat sasaran, serta berlandaskan fakta dan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, Adinda juga menekankan pentingnya bersikap kritis dalam menggunakan media sosial maupun melihat kebijakan pemerintah, terutama yang berpotensi untuk mengancam kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat.
*****
Adinda Tenriangke Muchtar adalah Chief Editor Suara Kebebasan. Ia juga adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2018) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of Internatio-nal Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. email: adinda.muchtar@suarakebebasan.org
