Cerita kali ini mengangkat kerja Atlas Network dan mitra jaringannya di Zimbabwe dalam memperjuangkan kebebasan. Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkatnya dari portal Atlas Network.*
Di negara bagian selatan Zimbabwe, jutaan orang bergantung pada angkutan massal untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk bus milik negara dan mobil van pribadi yang dikenal sebagai kombis. Tetapi ketika pandemi COVID-19 mencapai Zimbabwe pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan perintah yang secara efektif menghentikan semua layanan transportasi pribadi, menciptakan monopoli untuk Zimbabwe United Passanger Company (ZUPCO) yang notabene milik negara, dan menyebabkan penurunan dramatis dalam pilihan bagi penumpang di seluruh wilayah negara tersebut.
Warga Zimbabwe yang mencoba melakukan perjalanan harian terpaksa mengantri berjam-jam. Hal ini seringkali berujung pada kemarahan dan frustrasi di antara para pelancong yang seringkali meluap, menyebabkan peningkatan drastis dalam perilaku tidak beradab saat pelanggan mengendarai kendaraan yang penuh sesak dan memperebutkan tempat mereka di bus ZUPCO. Di tengah ketidakpastian pandemi, banyak dari 25.000 pengemudi kombi negara berjuang dengan pengangguran dan kelaparan, selain itu banyak pekerja lain mengancam akan mogok, dan memprotes penanganan situasi oleh pemerintah.
Larangan pengemudi kombi mendatangkan malapetaka di ibu kota negara yang sibuk di Harare, dan di kota-kota kecil, seperti Mutare di provinsi Manicaland, tempat mitra Atlas Network di The Eastern Caucus (TECa) bermarkas. Direktur TECa, Sihle Lindsay Mhlanga, mengatakan bahwa dampak dari sistem transportasi yang tidak kompeten berdampak pada biaya ekonomi masyarakat, seperti peluang kesejahteraan dan kualitas hidup yang rendah.
TECa, yang secara tradisional berfokus pada kebijakan di provinsi timur Zimbabwe, melihat secara langsung bagaimana monopoli transportasi menyebabkan kerugian bagi individu dan komunitas di wilayah tersebut, dan bekerja sama dengan koalisi mitra untuk mendorong reformasi.
Dengan dukungan TECa, sebuah firma hukum pro-bono lokal bernama Zimbabwe Lawyers for Human Rights, mengajukan gugatan terhadap perintah pemerintah tersebut. Pada bulan Oktober 2022, pengadilan memutuskan bahwa monopoli transit ZUPCO adalah ilegal. Selain itu, putusan pengadilan juga mendorong agar negara berkomitmen pada akhir tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan untuk membuka kembali pasar pengemudi kombi di Zimbabwe dan memberikan jaminan kebebasan ekonomi mereka dihormati di masa depan.
Bekerja untuk menyatukan suara kelompok komuter dan operator transportasi swasta, TECa terlibat dalam pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan untuk menyusun cetak biru undang-undang yang akan menciptakan sektor transportasi yang benar-benar terbuka. Ini berarti membangun kembali struktur hukum bagi operator swasta, meminimalkan hambatan masuk ke pasar, dan secara resmi mengakhiri monopoli pemerintah
Dari cerita di atas, dapat diambil pelajaran bahwa tantangan pembatasan ekonomi yang ada merupakan hal yang lazim terjadi di berbagai sektor, termasuk kasus pemerintah di Negara Zimbabwe. Hal ini dapat berdampak pada banyak hal dan berdampak pada kebebasan yang lebih luas dan memberikan jaminan atas kesejahteraan individu yang ada di negara tersebut yang juga merupakan bisa lahir dari sektor swasta.
Penegakkan rule of law melalui mekanisme gugatan yang dilakukan oleh TECa dalam rangka agar pemerintah mentaati konstitusi yang ada adalah terobosan yang penting agar penghormatan terhadap semua orang harus dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang ada. Dengan demikian, penegakan supremasi hukum dengan sebaik-baiknya menjadi salah satu kunci untuk mengokohkan keadilan dan perlindungan kebebasan.
*Sumber: https://www.atlasnetwork.org/stories/a-driving-force-for-the-rule-of-law?utm_source=Atlas%20Network&utm_campaign=03fed83a78-Uplift_March2021_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_12f788371f-03fed83a78-64360563. Diakses pada 14 Februari 2023, pukul 18.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
