Cerita kali ini mengangkat kerja Atlas Network dan mitra jaringannya di Polandia dalam memperjuangkan kebebasan. Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkatnya dari portal Atlas Network.*
Pasal 47 Konstitusi Polandia menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum atas kehidupan pribadi dan keluarga, kehormatan dan reputasi, dan untuk memutuskan kehidupan pribadi mereka.” Namun, orang-orang yang dirugikan oleh penyalahgunaan penahanan prapersidangan dirampok haknya sebelum mereka dihukum karena suatu kejahatan.
Penahanan prapersidangan—juga disebut sebagai penahanan preventif atau penahanan—adalah ketika orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan ditahan di pusat-pusat penahanan saat mereka menunggu persidangan, sebagai cara untuk menjaga pelaksanaan proses peradilan yang benar. Menurut Hukum Acara Pidana Polandia (CCP), contoh-contoh di mana penahanan dapat dianggap perlu termasuk ketika ada ketakutan khusus dan nyata untuk melarikan diri, harapan bahwa hukuman terhadap terdakwa akan melebihi delapan tahun, atau keyakinan yang dibuktikan bahwa terdakwa akan melakukan kejahatan. kejahatan berat baru jika dirilis. Setiap permintaan dari kejaksaan untuk penahanan prapersidangan harus dibenarkan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan.
Karena keseriusan dalam merampas kebebasan individu sebelum vonis dijatuhkan, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menjelaskan bahwa penahanan prapersidangan hanya boleh diamati sebagai pengecualian untuk kasus-kasus ekstrim, daripada aturan dalam proses hukum.
Warsaw Enterprise Institute (WEI), mitra Jaringan Atlas, melakukan penyelidikan atas pelanggaran penahanan praperadilan di Polandia, dan merilis temuan mereka dalam sebuah laporan awal tahun ini. Bagian penting dari penyelidikan termasuk melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang telah dirugikan oleh penyalahgunaan penahanan prapersidangan. WEI mengungkapkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran sistemik hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan Polandia, dan mereka menyajikan serangkaian rekomendasi untuk mengatasi pelanggaran tersebut.
Antara tahun 2015 dan 2021, Polandia mengalami penurunan yang signifikan dalam jumlah terpidana di penjara (dari 65.664 menjadi 61.648). Namun, dalam jangka waktu yang sama, jumlah orang yang ditangkap sementara dan ditahan di pusat penahanan meningkat lebih dari dua kali lipat (dari 4.162 menjadi 8.707).
Meskipun penahanan praperadilan dimaksudkan sebagai upaya terakhir, Polandia melihat tingkat keberhasilan permintaan penahanan praperadilan yang sangat tinggi, rata-rata sekitar 90% sejak tahun 2009. Sebaliknya, jumlah pengaduan mengenai penahanan praperadilan yang ditegakkan oleh pengadilan telah menurun tajam. Pada tahun 2021, hanya 141 dari 5.768 pengaduan yang dikabulkan. Pengadilan meningkatkan praktik penahanan prapersidangan, sementara tidak melakukan uji tuntas untuk mengevaluasi pengaduan yang diajukan secara resmi.
Dalam cerita individu yang dibagikan WEI, ada kecenderungan umum dari individu yang dituduh tidak menyadari ruang lingkup hak hukum mereka dan tidak disediakan pengacara secara tepat waktu. Selain itu, proses kasus seringkali berjalan sangat lambat, di mana terdakwa dibiarkan dalam ketidakpastian, tidak dapat mempertahankan mata pencaharian mereka selama dalam penahanan.
Maciek Dobrowolski adalah salah satu orang yang diwawancarai oleh WEI, dan kisahnya tentang penahanan prapersidangan diketahui di seluruh Polandia. Maciek ditangkap di rumahnya pada 28 Mei 2012, pukul 6 pagi. Rumahnya hanya berjarak satu perhentian dalam pengepungan polisi sekitar 20 hingga 30 orang pagi itu. Maciek didakwa dengan dua pelanggaran: berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir (geng “Szkatuła”) dan perdagangan mariyuana dalam jumlah besar dari Belanda ke Polandia.
Maciek adalah pendukung lama dan anggota aktif asosiasi penggemar klub sepak bola Polandia Legia Warsawa, dan 2012 menandai tahun Polandia dan Ukraina menyelenggarakan Kejuaraan Sepak Bola Eropa. Hal ini mengakibatkan hubungan tegang antara penggemar sepak bola dan kemudian Perdana Menteri Donald Tusk, dengan penggemar bola memprotes kekurangan pemerintah dalam organisasi kejuaraan, serta politik partai secara umum. Maciek menjelaskan bahwa sejak dirinya menjadi pengurus asosiasi suporter Legia, ia yakin bahwa itu adalah penahanan sebagai bagian dari akibat pertengkaran antara suporter dan pemerintah.
Meskipun Maciek memiliki koneksi yang longgar ke Belanda melalui dukungan salah satu klub sepak bola mereka, ADO Den Haag, dan telah melakukan perjalanan ke sana sebelumnya, Maciek tetap tidak bersalah. Tuduhan yang diajukan terhadapnya, yang memungkinkan hukuman penjara hingga 15 tahun, didasarkan pada pernyataan sesama pendukung Legia — dan mantan pengedar narkoba — tetapi tidak ada bukti lain yang ditemukan untuk mendukung klaim tersebut.
Akibat keseriusan kejahatan tersebut, Maciek dijatuhi hukuman tiga bulan penahanan prapersidangan. Mendekati akhir masa penahanannya, hukuman diperpanjang tiga bulan lagi, karena kurangnya kemajuan dalam proses kasus. Pola ini berlanjut, dan secara total, Maciek akan menghabiskan lebih dari tiga tahun dalam penahanan prapersidangan.
Keberuntungan Maciek akhirnya berubah ketika kampanye yang disebut “Bebaskan Maciek!” dipelopori oleh penggemar Legia, dan mendapatkan dukungan populer di kalangan publik, atlet terkemuka, dan selebritas. Kasusnya pada akhirnya akan sampai ke Presiden Polandia yang baru terpilih. Untuk meredakan kemarahan publik, kantor kepresidenan membuat permintaan resmi ke pengadilan untuk informasi mengenai penahanan praperadilan Maciek yang berulang kali diperpanjang, dan pengadilan kemudian membebaskan Maciek dengan jaminan. Tak lama kemudian, keterangan saksi itu terbalik. Awal tahun ini—lebih dari 10 tahun sejak Maciek pertama kali ditangkap—diumumkan bahwa kasus tersebut telah berlarut-larut karena “alasan yang terkait dengan peradilan.” Maciek diberikan sejumlah uang sebagai kompensasi selama tiga tahun yang dia habiskan di tahanan.
Dalam wawancaranya, Maciek memberi tahu WEI, “Secara teori, pengadilanlah yang harus membuktikan bahwa Anda bersalah, [tetapi] sayalah yang mencoba membuktikan bahwa saya tidak bersalah.”
Penal Reform International menjelaskan bahwa praktik penahanan prapersidangan merusak kesempatan pengadilan yang adil dan supremasi hukum. Tetapi pada tingkat yang lebih pribadi, bagi individu seperti Maciek, waktu yang dihabiskan dalam penahanan juga menghasilkan serangkaian konsekuensi negatif, mulai dari penangguhan hubungan pribadi dan stigmatisasi, hingga kerentanan finansial akibat pemutusan kerja secara paksa.
WEI telah mendorong serangkaian rekomendasi untuk mengatasi pelanggaran sistemik penahanan praperadilan, termasuk memperkenalkan durasi maksimum penahanan praperadilan, memperbarui kriteria yang diperlukan untuk membenarkan penahanan praperadilan, dan mengamati perlindungan bagi tahanan praperadilan yang direkomendasikan oleh Pengadilan Eropa tentang HAM. WEI membuat petisi terkait rekomendasi ini, dan telah mendapatkan hampir 800 tanda tangan. Mereka juga menjadi tuan rumah Konferensi tentang Pelanggaran Penahanan Praperadilan, yang dihadiri oleh 14 ahli hukum dan enam LSM hak asasi manusia.
WEI mengulangi kampanye mereka dengan slogan: “Kita dapat mengatakan ‘TIDAK’ untuk menahan pelanggaran hukum,” dan akan terus bekerja untuk mempromosikan perubahan yang penting untuk melindungi kebebasan individu dalam sistem peradilan Polandia.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum yang tidak dilandaskan oleh alasan dan bukti yang kuat, serta tidak dibatasi berdasarkan kajian yang tepat, berpotensi melanggar HAM. Pelanggaran ini harus ditindaklanjuti melalui komitmen politik dan HAM, serta regulasi yang tepat agar tidak mengancam kebebasan individu dengan hukum dan otoritas yang ada. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran keadilan dan HAM atas nama hukum yang ada, seperti kasus pelanggaran penahanan di Polandia tersebut.
*Sumber: https://www.atlasnetwork.org/articles/saying-no-to-detention-lawlessness-in-poland. Diakses pada 11 April 2023, pukul 08.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
