Birokrasi di PTN dan Praktik Suap-Menyuap

    25

    Selama ini, bila seseorang ingin diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, maka harus melalui serangkaian jalur seleksi tes. Beberapa tes tersebut diantaranya adalah Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), yang kini bernama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), mahasiswa masuk ke PTN di Indonesia melalui seleksi yang terstandarisasi. Ada soal-soal yang harus dijawab oleh calon mahasiswa, dan jika berhasil mengerjakannya dengan baik, mereka akan lolos.

    Dari tahun ke tahun, melihat kakak kelas saya yang tak jarang kecewa dengan hasil ujian masuk, membuat saya mencari tahu bagaimana sebenarnya ketentuan masuk ke PTN. Diantaranya adalah apa yang membedakan PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), birokrasi seperti apa yang diterapkan oleh pihak PTN, dan sebagainya.

    Kekecewaan ini bisa timbul dari berbagai hal. Pertama, banyak dari peserta SBMPTN memang bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di PTN Indonesia. Mereka tidak sekadar mencoba peruntungan, tetapi menggantungkan harapan satu-satunya. Bukan sekadar kebanggaan, kadang kesempatan belajar di PTN dipandang sebagai cara meningkatkan kualitas hidup.

    Kekecewaan bisa pula berangkat dari usaha keras yang tak berbuah. Banyak peserta SBMPTN yang rela menghamburkan uang belasan juta demi mengikuti bimbingan belajar dengan iming-iming masuk PTN. Keringat dan materi yang sudah dikeluarkan ini berubah menjadi kekecewaan ketika kenyataan mengatakan lain.

    Kita ambil contoh pada tahun kemarin misalnya. Seperti yang sudah diumumkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), tes Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020 hanya mengujikan materi tes yang berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS).  Secara garis besar, TPS merupakan tes yang diselenggarakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta. Kemampuan ini adalah kemampuan yang dianggap penting, terutama di lingkungan pendidikan formal, termasuk pada lingkungan pendidikan tinggi.

    Selain itu, meskipun tes UTBK hanya akan fokus pada TPS, tingkat persaingannya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena bukan hanya terbatas pada murid SMA/sederajat lulusan tahun 2020, tetapi juga peserta lulusan tahun 2019, 2018, serta peserta lulusan program paket C. Terbukti dari perbandingan jumlah siswa yang mengikuti SBMPTN sebanyak 662.404 peserta dan yang lolos seleksi hanya 167.653 peserta (medcom.id, 14/8/2020).

    Bisa dibayangkan bukan kesulitan yang dialami peserta karena persaingan yang ketat ini? Ditambah lagi, birokrasi masuk yang perlu melampirkan banyak surat-surat terkait pekerjaan orang tua, upah orang tua, penjurusan, dan fakultas sebagainya. Kemudian, para orang tua murid memutar otak, mereka mencari celah bagaimana anaknya untuk bisa masuk tanpa harus melewati birokrasi yang ruwet itu. Salah satunya adalah melalui “jalur khusus”.

    Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, Laode M. Syarief, saat menghadiri kegiatan koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, di Gedung KPK lama. Syarief mengaku pihaknya menerima banyak laporan terkait jalur-jalur khusus untuk masuk universitas negeri. Jalur-jalur khusus tersebut disinyalir terindikasi tindak pidana korupsi (nasional.okezone.com, 15/5/2019).

    Dan yang paling banyak lagi yang negeri sebenarnya ada penerimaan mahasiswa baru yang khususnya jalur-jalur khusus,” terang Syarief. Tak hanya itu, pihaknya juga menerima banyak laporan terkait indikasi korupsi untuk masuk pendidikan ‎spesialis, seperti di fakultas kedokteran. Dugaan praktik korupsi terjadi saat hendak masuk pendidikan spesialis hingga mendapatkan gelar kesarjanaan Dalam prakteknya, pelaku memberikan ‘uang pelicin’ agar diterima di fakultas terkait. “Ya supaya diterima dia harus membayar profesornya,” ujar Syarief (nasional.okezone.com, 15/5/2019).

    Hal ini tentu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bila seorang mahasiswa masuk dengan melakukan cara curang, maka bagaimana kita bisa memastikan kalau ketika kuliah, dia dapat bersikap jujur? Selain itu, yang tidak bisa kita abaikan juga, adanya praktik korupsi dan suap tersebut juga dikarenakan proses untuk masuk PTN yang sulit dan kompleks.

    Kompleksitas tersebut tentunya menciptakan ruang untuk masyarakat mempraktikkan korupsi. Lain lagi dalam hal pengurusan berkas yang berbelit dan memiliki proses panjang. Satu kalimat yang tidak asing di telinga guna mempercepat proses pengurusan berkas, “Pak, anu.. Ini ada sedikit..” merupakan sedikit contoh dari korupsi karena kompleksitas regulasi lisensi.

    Ada ekosistem yang harus dibongkar agar inovasi pendidikan muncul, agar respon terhadap perubahan itu muncul. Ilusi bahwa PTN adalah “pilihan” dan PTS adalah “buangan” juga berangkat dari kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Kebanyakan PTS menggunakan mekanisme penerimaan yang berbeda dari PTN Indonesia, seperti uji Test Of English as a Foreign Language (TOEFL), esai, dan lembar motivasi, yang harus dikumpulkan ketika mendaftar.

    Seharusnya, mekanisme pendaftaran PTN Indonesia mengikuti sistem yang banyak dipakai di negara-negara Barat. Jadi, calon mahasiswa tidak harus mengikuti ujian yang terstandarisasi dan hanya perlu menyertakan berkas-berkas yang ditentukan oleh perguruan tinggi saja. Semua regulasi yang mempersulit harus dipangkas.

    Jangan sampai juga misalnya, mengurus fakultas atau program studi baru dipersulit. Tradisi konvensional ini lama-kelamaan menjadi tradisi yang tidak akan bisa berubah dan bila demikian, pendidikan di Indonesia tidak bisa masuk ke jenjang yang lebih kreatif.

     

    Referensi

    https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwjAqDN-167-653-peserta-lolos-utbk-sbmptn-2020 Diakses pada 9 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

    https://nasional.okezone.com/read/2019/05/15/337/2055989/kpk-ungkap-uang-pelicin-masuk-universitas-fakultas-kedokteran-jadi-sorotan Diakses pada 9 Januari 2021, pukul 14.00 WIB