Mari sejenak melupakan bahwa isu Presiden Joko Widodo ingin meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) awalnya adalah isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk semakin mengasosiasikan Joko Widodo dengan komunisme atau antek Partai Komunis Indonesia. Sejauh ini, tidak ada gelagat, ataupun sinyal komunikasi dari Presiden untuk meminta maaf kepada PKI sebelumnya. Walaupun kritis kepada pemerintah sangat penting, cara-cara kotor dalam berpolitik bukanlah hal yang baik dalam menciptakan masyarakat yang dewasa dan beradab.
Namun, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa dirinya haram untuk meminta maaf kepada PKI di depan pemuka-pemuka agama di sebuah acara konferensi organisasi agama di Indonesia, memunculkan sinyal yang cukup mengkhawatirkan untuk rekonsiliasi kekejaman negara di masa lalu. Tentu saja kita tidak membicarakan tentang membangkitkan kembali partai yang pernah menjadi salah satu pengusung komunisme terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, namun masalah yang ada jauh lebih besar daripada itu.
Ada jutaan orang yang dibunuh begitu saja karena diasosiasikan dengan identitas politik tertentu, juga ratusan ribu lainnya dianiaya, dipenjara, diasingkan tanpa mendapatkan keadilan hukum dan politik dari negara. Peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian PKI 1965-1966 merupakan peristiwa kekejaman kemanusiaan yang sengaja dilakukan oleh negara demi mengokohkan kekuasaannya di awal republik berdiri. Para korban salah tangkap, yang terlanjur dipenjara dan menjadi warga negara kelas dua sebagai mantan tahanan politik menjalani hidup puluhan tahun dalam penderitaan, karena ditolak oleh semua institusi resmi. Mereka dihukum oleh negaranya sendiri atas tindakan yang tak pernah mereka lakukan.
Lucunya, setelah berdirinya rezim demokrasi di tahun 1998, ketika semua keran kebebasan dan hak asasi manusia dibuka bagi semua individu di Indonesia, peristiwa kekejaman kemanusiaan ini dibiarkan begitu saja dan bahkan dilupakan sebagai angin lalu. Para golongan tua yang banyak tergabung dalam partai politik seperti memilih untuk melupakan kejadian ini dengan alasan move on dari masa lalu. Para pejabat yang berasal militer seperti Menkopolhukam, Djoko Suyanto di tahun 2012 secara terus-terang menyatakan bahwa pembantaian massal jutaan warga negara Indonesia adalah perlu dilakukan bila dilihat dari konteks politik pada masa itu. Sementara, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan rasanya terlihat tidak lebih telanjang menolak gagasan rekonsiliasi, namun tetap tidak juga terlihat arah sebaliknya.
Namun, hal yang memprihatinkan adalah absennya generasi muda untuk memahami persoalan ini dengan lebih luas. Ketika di tanggal 30 September lalu, sejumlah tagar #G30SPKI bermunculan untuk mengenang tragedi kematian beberapa jenderal di peristiwa Gerakan 30 September, bagaimana mungkin generasi masa kini lebih bersimpati pada korban konflik perwira di tubuh tentara, dibandingkan pembantaian massal jutaan warga sipil yang datang beberapa bulan setelahnya?
Komunisme jelas merupakan ideologi tertutup yang telah gagal mendatangkan kesejahteraan bagi negara yang menerapkannya. Komunisme adalah ideologi yang telah bangkrut. Bahkan di beberapa negara yang menerapkan komunisme secara ekstrim, dengan menghapus hak kepemilikan pribadi dan mengambil alih semua sumber daya menjadi milik negara, terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa dalama bentuk kelaparan dan penderitaan massal. Namun, menggunakan justifikasi “melawan komunisme” untuk membuat legitimasi politik yang juga sama destruktifnya, tidak dapat dibenarkan. Orde Baru, dengan menggunakan simbolisasi kekuasaan terpusat bernama “Pancasila” membuat sebuah simbolisasi serupa sebagai “musuh Pancasila” yang bernama “komunisme.” Dalam analisis konsolidasi kekuasaan, pasca kekuatan politik terpecah belah pada masa-masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno dengan demokrasi (atau lebih tepatnya otoritarianisme) terpimipin, faksi militer – yang dipimpin Jenderal Soeharto – melihat perlu menciptakan musuh bersama yang dianggap sebagai biang keladi semua kekacauan. Dan PKI pada masanya, adalah musuh bersama semua organisasi perlawanan pemerintah karena dianggap sebagai biang keladi kemelaratan ekonomi masyarakat Indonesia.
Pembantaian massal di tahun 1965 adalah sebuah aib besar dalam perjalanan sebuah bangsa. Tetapi tidak hanya Indonesia yang memiliki aib sejarah yang begitu besar. Bangsa-bangsa lainnya pernah melakukan yang sama. Siapa sangka Amerika Serikat sebagai sebuah bangsa besar yang melahirkan banyak pemikir moderen abad 21, pernah memberlakukan sistem perbudakan kepada kaum kulit hitam? Karena sistem perbudakan ini pula Amerika Serikat pernah melakukan perang saudara yang begitu besar antara wilayah utara versus wilayah selatan. Namun, mereka kini menyadari dan mengakui kesalahan mereka dengan menerbitkan sebuah pengakuan kesalahan terhadap sistem perbudakan yang mereka lakukan di masa lalu. Di berbagai monumen bersejarah mereka, disematkan pengakuan kesalahan agar generasi mendatang tidak lagi mengulangi kesalahan pendahulu mereka.
Tanpa pernah mengakui kesalahan di masa lalu, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang beradab. Kesalahan yang ditutup-tutupi tidak lebih baik dibandingkan kesalahan yang diakui dan disesali. Pembantaian jutaan orang yang dihakimi sebagai “antek PKI” adalah sebuah aib sejarah bagi anak-cucu kita kelak. Bila ini tidak pernah secara terang-benderang diakui dan disesali – turut bersamanya tentunya permintaan maaf, maka tidak ada jaminan kejadian mengerikan ini tidak terulang di masa depan.
Maka, haruskah Presiden minta maaf? Tidak, bila hanya ditujukan kepada sebuah partai di masa lalu. Terkait permintaan maaf kepada jutaan individu yang telah merasakan malapetaka besar seumur hidup karena diasosiasikan dengan PKI, maka tidak ada kata yang lebih baik daripada fardlu ‘ain atau wajib! Rasa kemanusiaan kita selalu teriris-iris melihat pelanggaran atas hak asasi yang dilanggar begitu dalam oleh negara.
Oleh karena itu, Bapak Joko Widodo, ini bukan saja tentang permohonan maaf. Ini tentang rasa kemanusiaan kita.
