14 Juli 2016 bisa jadi merupakan salah satu tanggal yang paling sakral bagi seorang Michael Richard Pence. Di hari tersebut, Donald Trump, yang pada saat itu masih sebagai kandidat presiden negeri Paman Sam dari partai Republik, mengumumkan kepada publik melalui twitter bahwa ia akan memilih mantan gubernur Indiana, yang pada saat itu masih menjabat, tersebut sebagai wakilnya. Dalam sekejap, Pence, yang saat itu merupakan politisi yang kurang dikenal oleh publik Amerika, menjadi salah satu tokoh yang paling banyak diperbincangkan oleh media-media besar dunia.
Jatuhnya pilihan Trump kepada Pence juga merupakan hal yang sedikit mengejutkan, mengingat bahwasanya Pence bukan merupakan salah satu tokoh yang diramalkan akan dipilih Trump. Beberapa media besar seperti CNN misalnya, memberi prediksi beberapa politisi yang akan dijadikan Trump sebagai wakilnya, diantaranya gubernur New Jersey, Chris Christie, yang memang sudah mendukung Trump dari sejak awal kampanye, gubernur Oklahoma Mary Fallin, hingga mantan lawan Trump dalam pertarungan pemilihan kandidat presiden Amerika dari partai Republik, Dr. Ben Carson.
Namun, Trump akhirnya menjatuhkan opsi kepada Pence, dan ia pun saat ini telah menjadi wakil presiden Amerika Serikat ke 48. Pence, oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu politisi yang paling konservatif di Amerika Serikat. Diantaranya ia dituduh telah memberlakukan berbagai kebijakan diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ, hingga memotong dana pemerintah untuk lembaga yang menyediakan fasilitas aborsi.
Oleh karena hal tersebut fenomena protes sebagian masyarakat Amerika Serikat terhadap Pence (selain terhadap Trump) merupakan hal yang umum terjadi. Salah satu kejadian tersebut yang paling diingat publik adalah ketika Pence datang untuk menyaksikan pementasan drama Hamilton di Broadway, New York, pada bulan November kemarin, ketika ia mendapatkan sorakan dan umpatan dari para penonton.
Kritikan terhadap Pence tidak hanya datang dari warga negeri Paman Sam, namun juga dari tanah air, salah satunya adalah melalui opini yang ditulis Jerry Indrawan dan dipublikasikan oleh Suara Kebebasan pada hari tanggal 28/02/2017, yang berjudul “Wakil Presiden AS Mike Pence yang Anti-Kebebasan.” Sesuai dengan judul artikel tersebut, dalam tulisannya penulis menyatakan bahwasanya Pence merupakan wakil presiden yang anti terhadap nilai-nilai kebebasan, dan mendasarkan argumennya pada beberapa kebijakan yang pernah diambil oleh Pence salah satunya Religious Freedom Restoration Act. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba memberi tanggapan terhadap opini saudara Jerry mengenai Pence melalui pemaparan dari sudut pandang lain. Lantas, benarkah Mike Pence merupakan wakil presiden yang anti-kebebasan?
Mike Pence dan Kebebasan
Mike Pence, dalam gambaran umumnya jelas bukan seorang libertarian. Dalam banyak isu ia memiliki posisi yang sangat berseberangan dengan para pegiat ide-ide kebebasan, terutama dalam isu-isu sosial. Dalam hal aborsi misalnya, memang benar bahwa Pence, baik ketika ia sebagai anggota DPR Amerika Serikat (U.S. House of Representatives) maupun ketika ia menduduki jabatan gubernur Indiana tahun 2013, berkali-kali menyetujui dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membatasi hak kaum perempuan atas tubuhnya. Salah satunya adalah pada tahun 2003 ketika ia memilih opsi setuju untuk rancangan undang-undang yang melarang aborsi kecuali ketika janin tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan sang ibu.
Pence juga pada tahun 2014 menyatakan bahwasanya ia menentang keras upaya legislasi marijuana dan meningkatkan dana aparat penegak hukum di Indiana untuk memerangi narkoba. Secara tegas mantan gubernur Indiana tersebut menganggap bahwasanya marijuana merupakan zat yang akan membuka pintu bagi seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan lainnya yang lebih berbahaya, dan maka dari itu haruslah diperangi secara masif. Pence juga mengadvokasi untuk pelarangan permainan judi online secara federal pada tahun 2006. Gagasan kepemilikan seseorang terhadap tubuh, diri, dan uangnya sendiri, yang sangat dijunjung tinggi oleh libertarianisme, seakan dipandang sebelah mata oleh Pence.
Namun, meskipun demikian, saya berpandangan bahwasanya banyak tuduhan dan kritik yang diarahkan kepada Pence yang kurang tepat atau bahkan sangat keliru. Salah satu kebijakan Pence yang paling dikecam keras adalah apa yang dikenal dengan nama Religious Freedom Restoration Act. Tak hanya oleh para lawan politiknya dari partai Demokrat, namun juga oleh para jurnalis media-media liberal-kiri seperti CNN dan NBC, aktivis-aktivis hak sipil, dan juga, oleh saudara Jerry dalam opininya tersebut. Mereka memberi tuduhan bahwasanya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melegalkan diskriminasi terhadap kelompok LBGTQ. Lantas, bagaimana seharusnya pandangan libertarianisme merespon tuduhan tersebut?
Sebelum memberi pendapat terhadap peraturan tersebut, ada baiknya kita melihat dan menelaah terlebih dahulu, makhluk seperti apakah Religious Freedom Restoration Act (RFRA) tersebut?
RFRA sendiri merupakan sebuah undang-undang memiliki tujuan untuk melindungi kebebasan seseorang untuk menjalankan ajaran agamanya di negara bagian Indiana. Dalam undang-undang tersebut, salah satu poinnya berbunyi bahwasanya “Lembaga pemerintah dilarang untuk memberi beban (menghalangi) bagi seseorang untuk melaksanakan ajaran agamanya, kecuali hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah” (A governmental entity may not substantially burden a person’s exercise of religion, unless it is in furtherance of a compelling governmental interest.) Dalam undang-undang tersebut, didefinisikan pula bahwasanya yang dimaksud dengan ‘seseorang’ (person) yang dicantumkan mencakup tidak hanya individu, namun juga organisasi, badan usaha, perusahaan, dan asosiasi.
Poin diatas tersebut merupakan salah satu bagian dari undang-undang ini yang banyak diprotes oleh banyak kelompok, karena dituduh akan membuka pintu untuk praktik diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ. Para penentang peraturan ini beralasan bahwasanya dengan demikian maka para pelaku usaha dapat menolak untuk melayani kelompok LGBTQ, ataupun memecat atau menolak mempekerjakan pegawai dikarenakan memiliki orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas masyarakat dengan berlindung dibalik jubah hak kebebasan menjalankan ajaran agama.
Beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti Washington dan Oregon, telah memiliki peraturan perlindungan konsumen dan kesetaraan di tempat kerja yang salah satu poinnya adalah melarang pemilik usaha untuk menolak melayani konsumen atau menolak mempekerjakan pegawai berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya, apapun alasannya. Salah satu kejadian yang paling dikenal publik adalah kasus yang menimpa Barronelle Stutzman, seorang penjual bunga berusia 71 tahun asal negara bagian Washington, yang pada tahun 2015 dituntut ke pengadilan dikarenakan ia menolak untuk melayani pesanan bunga untuk pesta pernikahan gay yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama Kristen yang ia anut. Stutzman membela diri dengan menyatakan bahwasanya tuntutan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kebebasan menjalankan ajaran agamanya, yang dijamin oleh amandeman pertama dalam konstitusi Amerika Serikat.
Selain itu, hal lain yang banyak dikritik oleh para politisi behaluan kiri dan aktivis hak sipil di Amerika Serikat terkait RFRA adalah penjelasan apa yang dimaksud ‘seseorang’ (person) dalam undang-undang tersebut yang bukan hanya mencakup individu namun juga badan usaha. Mereka bersikukuh bahwasanya individu dan badan usaha merupakan hal yang berbeda dan tidak bisa diberi “hak” yang sama. Individu memiliki hak kebebasan menjalankan praktik keagamaan, namun tidak dengan korporasi. Oleh karena hal tersebut, maka individu dan badan usaha haruslah diperlakukan berbeda.
Setelah secara singkat melihat apa yang dimaksud dengan RFRA, lantas, bagaimana melihat hal tersebut dari sudut pandang libertarianisme dan ide-ide kebebasan?
Libertarianisme sendiri merupakan gagasan yang sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan. Gagasan tersebut mengakui bahwasanya seseorang memiliki hak mutlak atas properti dan barang-barang yang dimilikinya, yang didapatkan bukan dengan cara pemaksaan, dan ia berhak untuk mempergunakan barang-barang tersebut sesuai dengan yang ia inginkan selama tidak mencederai hak individu orang lain.
RFRA, bagi saya, merupakan undang-undang yang sangat sejalan dengan gagasan kebebasan. Dalam hal ini, peraturan tersebut melindungi hak kepemilikan pelaku usaha untuk melakukan transaksi dengan siapapun yang ia inginkan. Perlu ditegaskan bahwasanya saya dalam hal ini, secara personal, sangat menentang praktik-praktik apapun yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok LGBTQ dan minoritas lainnya. Namun, lantas bukan berarti saya memiliki hak untuk menekan orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan yang saya miliki, atau memaksa orang yang berbeda dari saya untuk melayani atau mempekerjakan seseorang yang tidak mereka inginkan.
Seorang pemilik restoran berkulit hitam, tidak bisa dipaksa untuk melayani pesanan untuk perjamuan kelompok-kelompok rasis seperti Ku Klux Klan. Pembuat kue yang memiliki pandangan terhadap seks yang sangat konservatif, tidak boleh ditekan untuk membuat pesanan kue yang memiliki bentuk menyerupai alat kelamin manusia untuk perayaan pesta lepas lajang. Pemilik usaha jasa pengiriman barang yang sangat religius tidak dapat diharuskan untuk mengantarkan minuman keras yang ia anggap merupakan barang terlarang menurut keyakinannya.
Selain itu, argumen bahwa perusahaan atau korporasi bukanlah individu, dan maka dari itu tidak memiliki hak yang setara merupakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Perusahaan atau korporasi tidaklah memiliki hak sama sekali. Namun, pemilik dari perusahaan atau korporasi tersebut lah yang memiliki hak. Mereka memiliki hak untuk menerima siapapun yang mereka ingin pekerjakan, bagaimana cara mengelola bisnisnya, dll. Alasan tersebut sama konyolnya apabila dikatakan rumah tidak memiliki hak yang setara dengan individu karena rumah dan individu merupakan dua entitas yang berbeda, dan maka dari itu saya harus bersedia untuk menerima siapapun di rumah saya. Rumah memang tidak memiliki hak, namun, saya sebagai pemilik rumah tersebutlah, yang memiliki hak. Saya berhak untuk menentukan siapa yang boleh mengunjungi rumah saya dan siapa yang akan saya usir, dengan pertimbangan dan alasan apapun.
Ekonom dan filsuf kelahiran Austria, yang juga merupakan salah satu pemikir libertarian terbesar, F. A. Hayek, dalam bukunya “The Constitution of Liberty” menyatakan dengan jelas bahwasanya “masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai yang dianutnya masing-masing dan bahwa ia memiliki hak untuk mengikuti nilai-nilai yang dianutnya tersebut tidak akan memiliki rasa penghormatan terhadap martabat seorang individu, dan sejatinya tidak mengetahui apa itu kebebasan.” (A society that does not recognize that each individual has values of his own which he is entitled to follow can have no respect for the dignity of the individual and cannot really know freedom.) Dengan adanya peraturan yang memaksa para pelaku usaha untuk melakukan transaksi atau menjalankan bisnis yang tidak ia kehendaki, sama saja dengan tidak mengakui bahwa setiap individu memiliki perbedaan mengenai nilainya masing-masing dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ide-ide kebebasan.
(Lanjut ke bagian 2)
Haikal Kurniawan merupakan editor pelaksana Suara Kebebasan dari Januari 2020 – Januari 2022. Ia merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016).”
Selain menjadi editor pelaksana dan kontributor tetap Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke konferensi Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun bulan Februari tahun 2016, dan Australian Libertarian Society Friedman Conference di Sydney, Australia pada bulan Mei 2019. Haikal saat ini menduduki posisi sebagai salah satu anggota Executive Board Students for Liberty untuk wilayah Asia-Pasifik (yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan New Zealand).
Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.
Mewakili Suara Kebebasan, Haikal juga merupakan alumni dari pelatihan Atlas’s Think Tank Essentials yang diselenggarakan oleh Atlas Network pada bulan Februari 2019 di Colombo, Sri Lanka. Selain itu, ia juga merupakan alumni dari workshop International Academy for Leadership (IAF) yang diselenggarakan oleh lembaga Friedrich Naumann Foundation di kota Gummersbach, Jerman, pada bulan Oktober 2018.
Haikal dapat dihubungi melalui email: haikalkurniawan@studentsforliberty.org.
Untuk halaman profil Haikal di Students for Liberty dapat dilihat melalui tautan ini.
Untuk halaman profil Haikal di Consumer Choice Center dapat dilihat melalui tautan ini.
