“Negara tidak akan menjamin dirimu selalu bahagia, hanya negara yang bersikap demokratis dan menjamin kebebasan rakyatnya (dalam menentukan pilihan) yang dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk berbahagia”
Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2019. Ya, memang tahun 2019 tidak ada bedanya dengan tahun-tahun yang sudah berlalu atau tahun yang akan datang. Tetapi di tahun tersebut rakyat Indonesia akan melewati sebuah peristiwa penting, yaitu pesta demokrasi alias Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan serentak di seluruh Indonesia.
Walau belum genap memasuki tahun 2019, media sosial, televisi, radio, koran, bahkan tempat-tempat seperti kedai dan warung kopi kerap membicarakan soal-soal yang berbau politik. Beberapa dekade ini Indonesia tengah dilanda demam politik, hampir di setiap pemberitaan di media pasti menyinggung soal-soal politik atau pemerintahan (dengan segala baik-buruk dan hitam-putih pemberitaan).
Para politisi yang akan maju di Pemilu 2019, saat ini berbondong-bondong menghampiri rakyat untuk mendapat simpati. Masa kampanye yang pada dasarnya untuk melatih dan membangkitkan kesadaran politik masyarakat, justru malah menjadi ajang bagi setiap calon untuk tebar pesona dengan menebar janji manis yang membuat hati rakyat berbunga-bunga, bahagia, dan membuat mata berbinar penuh harap.
Ajang kampanye bukan lagi diisi dengan berbagai program dan solusi yang ditawarkan politisi kepada rakyat, tetapi justru telah terdistorsi menjadi ajang tebar janji-janji yang kelewat manis dan tidak realistis kepada rakyat. Tak ayal banyak para politisi atau calon-calon pemimpin yang maju dengan berbagai wacana dan isu yang sama sekali tidak masuk akal. Misalnya, menjanjikan kemakmuran, kesenangan, kekayaan, bahkan berjanji jika si paslon naik, dia akan membahagiakan rakyatnya.
Kampanye yang terlalu memberi janji manis dan harapan kepada rakyat bukanlah contoh berpolitik yang baik. Rakyat akan merasa bahwa kehidupan dan nasib mereka berada di bawah naungan penguasa (politisi), sehingga mereka bersifat manja dan duduk termangu saja menunggu apa yang pemerintah berikan pada mereka.
Pada akhirnya, rakyat juga yang menjadi korban dari janji kosong para politisi tersebut, sehingga akhirnya mereka selalu menunggu-nunggu tokoh pemimpin yang bisa membahagiakan mereka. Jika pemimpin tersebut tidak dapat membuat kehidupan mereka bahagia dan senang, berarti pemimpin tersebut dikategorikan sebagai pemimpin yang gagal.
Pemimpin yang ideal di mata masyarakat kita saat ini adalah pemimpin yang bisa membuat hidup mereka bahagia, senang, makmur, dan terjamin. Namun, tolak ukur pemimpin seperti inilah yang menjadi masalah sehingga sikap masyarakat terhadap politik menjadi negatif.
****
“Negara tidak memiliki kewajiban membahagiakan rakyatnya.. kebahagiaan itu bersifat personal bukan publik.. Jadi, kesalahan besar jika memilih presiden karena percaya orang itu bisa bikin bahagia seluruh rakyat!”
Banyak orang yang tidak sadar bahwa kebahagian suatu masyarakat tidak dikontrol oleh seorang pemimpin. Kebahagiaan adalah milik individu dan hanya individu saja yang bisa meraih kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bukan melalui orang lain (apalagi politisi). Kalimat tersebut adalah contoh dari kutipan status Facebook penulis. Beberapa orang memberi komentar negatif dan mungkin di luar sana banyak netizen yang tidak setuju dengan pandangan penulis.
Beberapa orang mengira bahwa salah satu kewajiban penguasa adalah selain membuat rakyatnya kaya juga harus membuat rakyat bahagia. Jika si rakyat tidak merasa bahagia – atau ada individu yang berteriak bahwa dirinya tidak merasa bahagia- maka pemerintah tersebut dianggap gagal dalam memimpin.
Memang kita maunya pemerintah membuat hidup kita makmur, membuat hidup kita bahagia, membuat hidup kita senang. Makanya di benak kita, pemimpin yang tidak bisa membuat rakyat bahagia, senang, dan makmur, otomatis merupakan pemimpin yang gagal, sehingga harus digulingkan bahkan dipasang hastag #gantipemimpin.
Untuk mengenal kebahagiaan rakyat, tentu terlebih dahulu harus diketahui apa makna kebahagiaan dan apakah kebahagiaan absolut yang mejadi tolak ukur. Jika ditanya pada setiap orang tentang kebahagiaan menurut pandangannya masing-masing, pasti setiap orang mendefinisikan “bahagia” secara berbeda.
Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika hati riang gembira. Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika mendapat sesuatu yang diinginkan. Ada pula yang berpendapat jika kebahagiaan adalah hidup shalih dan dekat dengan Tuhan, dan sebagainya.
Jika melihat lembaran sejarah pemikiran manusia, maka setiap ahli pikir pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan kebahagiaan. Socrates menamakan “bahagia” sebagai eudaimonia atau jiwa yang baik. Manusia menurut Socrates, akan berbahagia jika jiwanya tetap murni dan bersih. Sedangkan bagi Aristoteles dan juga Sang Buddha, kebahagiaan adalah ketika manusia sudah puas dan tidak memiliki keinginan apapun. Ketika hati manusia telah merasa cukup dan kosong dari keinginan, maka inilah yang disebut sebagai kondisi kebahagiaan.
Berkebalikan dengan makna kebahagiaan Aristoteles dan Socrates yang bersifat mentafisis, Epicurus berpendapat bahwa kebahagiaan adalah jika manusia mendapat sesuatu yang membuat hatinya senang. Dan terakhir, Eric From, tokoh Psikolog modern, berpandangan bahwa kebahagiaan adalah bagian integral dalam setiap perilaku manusia, dimana manusia bisa disebut bahagia jika mengeluarkan emosi gembira dan perilaku yang positif.
Dari berbagai pandangan di atas, jelas bahwa kebahagiaan bersifat subjektif alias personal. Kebahagiaan adalah kepuasan suatu individu terhadap kualitas hidupnya. Dan siapa yang bisa menilai kebahagiaan orang? Tentu saja orang yang merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kesimpulannya, kebahagiaan adalah perasaan manusia yang berifat personal, dimana setiap individu memiliki makna dan kriteria yang berbeda tentang kebahagiaan dan apa yang membuat mereka bahagia.
Karena kebahagiaan adalah bersifat subjektif alias individual. Tidak mungkin pemerintah atau siapapun yang bisa membuat definisi dan tolak ukur kebahagiaan yang disepakati publik. Masalah kebahagiaan ini jugalah yang menghancurkan sistem komunis yang sentralistik dan otoriter di Rusia. Pemerintah komunis berusaha “mendikte” kebahagiaan negara sebagai kebahagiaan umum, dimana rumusannya jika negara makmur, maka dianggap masyarakat sudah bahagia. Selanjutnya, jika masyarakat bahagia, setiap individu juga dianggap telah berbahagia.
Tetapi pada faktanya, generalisasi kebahagiaan oleh sistem totaliter telah dimentahkan oleh kenyataan: tidak ada kebahagiaan yang bersifat umum atau universal. Kebahagiaan bersifat partikular alias personal, dimana ukuran ideal kebahagiaan antara satu individu dengan individu yang lain berbeda beda.
Tidak pasti bahwa orang kaya lebih bahagia dari yang miskin. Tidak menjamin bahwa yang mereka yang single tidak sebahagia dengan mereka yang sudah menikah. Tidak ada ukuran pasti dalam menilai kebahagiaan. Inilah yang membuat sistem komunis hancur karena negara terlalu egois karena mendikte kebahagiaan(bagi) partai pada orang lain.
Negara komunis dan totaliter juga telah megeneralisir kebahagiaan individu sebagai kebahagiaan negara. Sehingga pada puncaknya, rakyat melakukan sebuah revolusi untuk merebut kebahagiaan yang telah dirampas oleh diktator negara (lihat Perancis tahun 1789 dan keruntuhan komunisme Soviet 1991)
Setiap individu memiliki hak untuk bahagia, kosekuensinya, biarkan setiap individu mengejar kebahagiaan menurut keinginan masing-masing. Negara hanya berperan sebagai penjamin bahwa rakyat bisa bebas untuk mengekspresikan kebahagiaannya, tanpa mendikte kebahagiaan yang seperti apa.
Kewajiban negara bukan menjamin rakyatnya bahagia, sebab negara tidak mungkin mengurus urusan personal rakyatnya. Negara hanya menyiapkan prasarana agar rakyat bisa bahagia. Kebijakan-kebijakan negara (dengan mengikutsertakan swasta tentunya) seperti membangun taman bermain, ruang publik yang nyaman, menciptakan peluang kerja dan usaha, memberikan kebebasan berekspresi kepada setiap orang dan memberikan jaminan keamanan untuk setiap orang menganut keyakinannya, adalah beberapa hal yang sebenarnya cukup memadai untuk memberi peluang setiap individu untuk mencari kebahagiaan sesuai kemauannya.
Yang terjadi di negeri kita saat ini, orang terlalu yakin bahwa kebahagiaan dan kesenangan berada di genggaman tangan pemerintah. Hal ini pulalah yang membuat rakyat selalu meminta dan menuntut halusinasi yang tidak mungkin mereka dapatkan. Negara tidak akan menjamin bahwa kita bisa selalu bahagia. Dan hanya negara yang bersikap demokratis dan menjamin kebebasan rakyatnya (dalam menentukan pilihan) yang dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk berbahagia.
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
