Anwar Ibrahim dan Reformasi Tanpa Kekerasan: Pelajaran Untuk Indonesia

    83
    Sumber gambar: https://www.aljazeera.com/news/2022/11/25/malaysians-celebrate-anwar-ibrahims-rise-to-prime-minister

    Belakangan ini saya tertarik mengikuti perkembangan politik di Malaysia, kemenangan besar koalisi Pakatan Harapan, partai yang menjunjung demokrasi, kebebasan dan kesetaraan di Malaysia, merupakan peristiwa bahagia dalam lembaran sejarah demokrasi di Asia Tenggara. Betapa tidak, Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim merupakan partai yang awalnya dimarjinalkan.

    Saya ingat saat SMA saya membaca koran dan tulisan mengenai Anwar Ibrahim. Meski sudah lalu masanya, tapi gagasan reformasi politik dan sosial di Malaysia masih terus ia perjuangkan. Partai yang awalnya dianggap “badut” politik di parlemen, kini menjadi raksasa dan kuat, bahkan berhasil mengalahkan telak partai penguasa UMNO dan koalisi legendaris Barisan Nasional (BN).

    Sejujurnya, jelang pilihan raya 2022 kemarin, saya skeptis dan menganggap mungkin Anwar sudah ‘basi’ untuk dipertaruhkan sebagai Perdana Menteri. Ini terlihat beberapa usahanya untuk naik menjadi Perdana Menteri gagal setelah Mahathir Mohamad dikhianati oleh Muhyiddin Yasin yang membentuk koalisi sendiri Perikatan Nasional (PN).Namun, saya salah, sistem elektoral Malaysia tak seperti di Indonesia. Jika di Indonesia yang ditengahkan adalah sosok atau personal, di Malaysia yang ditengahkan adalah koalisi. Koalisi itu yang kemudian berembuk dengan beberapa partai untuk membentuk pemerintahan. Anwar jelas merupakan sosok yang masih laku, sebab dikalangan politisi muda, senioritas dan kharismanya sangat dihargai.

    Catatan Sejarah

    Malaysia, negara tetangga kita, memiliki tren budaya politik yang hampir sama dengan Indonesia. Salah satu persamaannya adalah kebinekaan suku dan ras yang mempengaruhi keseimbangan negara. Jika Indonesia memiliki slogan “persatuan”, di Malaysia berslogan “persekutuan”. Persatuan memiliki perbedaan makna dengan persekutuan. Meski keduanya hampir sama. Persatuan bermakna bersatunya orang yang berbeda dengan kesepahaman, cita-cita dan jalan politik yang sama. Mengalahkan identitas pribadi untuk kebersamaan komunal.

    Sedangkan persekutuan lebih kepada menarik kesepemahaman dari kelompok yang berbeda tanpa menyingkirkan adanya kepentingan etnik dan juga perbedaan arah dan cita-cita. Etnis Melayu, Tionghoa, dan India bersekutu dalam membentuk pemerintahan di Malaysia meski etnis Melayu lebih cenderung mendominasi. Bedanya dengan Indonesia, meski politik identitas sering dikobarkan dan kerap mendapat banyak dukungan, tetapi dalam pemilihan umum, isu rasial dalam momentum tersebut tak memberi pengaruh besar untuk kesuksesan masing-masing calon.

    Kemenangan Jokowi dan berhasilnya pemerintah menekan kelompok religius chauvinis, merupakan bukti bahwa mayoritas masyarakat  tidak begitu menyukai propaganda politik yang memecah belah kesukuan. Sedangkan di Malaysia, isu rasial masih menjadi isu yang sensitif, hal ini terasa beberapa waktu lalu saat Mahathir Mohamad ingin menandatangani kesepakatan dengan PBB mengenai kebijakan anti diskriminasi rasial.

    Kebijakan Mahathir ini dipandang oleh oposisi/konservatif/agama sebagai bentuk usaha mengucilkan peran masyarakat Melayu dan Islam. Penolakan ini berujung pada demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur pada bulan Desember tahun 2018 kemarin (Berita Harian, 09/12/2018).

    Perjuangan menjunjung kesetaraan dan kebebasan di Malaysia memang bukan hal mudah. Hal ini disebabkan oligarki politik sudah menyebar propaganda dan menanam supremasi rasial terhadap masyarakat di sana.  Sebelum Malaysia merdeka, gerakan kesatuan kebangsaan yang digerakkan oleh Partai Kebangsaan Melayu Melaya dan membentuk Koalisi AMCJA-PUTERA yaitu kesetaraan hak bagi semua etnis dan juga menerima prinsip demokrasi sebagai asas awal. Koalisi ini merupakan koalisi gabungan kaum demokratis dan kaum sosialis (Ariffin Omar, 2015). Namun kelompok ini dilibas oleh Pemerintahan British dan UMNO yang ingin mempertahankan federasi dan supremasi etnis mayoritas.

    Hal ini membuat kaum Tionghoa dan India terpinggirkan dari perpolitikan Malaysia. Harapan mulai terbuka saat pemilihan raya tahun 1969. Saat itu partai Democratic Action Party berhasil memenangkan elektoral secara telak. Partai berkuasa United Malays National Organization (UMNO) berhasil digeser untuk pertama kali oleh partai Democratic Action Party yang diisi oleh etnis Tionghoa.Kemenangan kelompok opisisi membuat  rasa iri yang berimbas pada kerusuhan besar di berbagai negara bagian di Malaysia yang mana orang antara orang Melayu dan Tionghoa melakukan pembantaian, pembunuhan, dan penjarahan.

    Dari peristiwa ini muncul  kebijakan yang memberikan hak istimewa kepada etnis Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, pemikiran yang maju dan gerakan anti diskriminasi ras juga mewarnai blantika politik di Malaysia. (Malaysia kini, 13/05/2019)

    Gerakan anti diskriminasi ras merupakan salah satu prinsip dari Pakatan Harapan (PH) meski pada tahun 2018 mendapat penolakan, Pemerintah Pakatan Harapan mengatakan akan mengadakan edukasi pada masyarakat untuk mewujudkan kebijakan itu.

    ****

    Kembali ke sosok Anwar Ibrahim, tak dipungkiri bahwa ia adalah salah satu tokoh Islam moderat di Malaysia. Ketika ia memimpin perekonomian sebagai Menteri Ekonomi (1991-1998) ia menerapkan prinsip pasar bebas dan mengkritik oligarki yang berusaha memonopoli perekonomian negara. Penerapan ekonomi yang inklusif dan setara itu membuat Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1996 dan Asiamoney menamainya “Menteri Keuangan Tahun Ini”.  Dia menganjurkan akuntabilitas yang lebih besar, menolak untuk menawarkan bailout pemerintah dan melembagakan pemotongan pengeluaran yang meluas. Pada Maret 1998, Anwar terpilih sebagai Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dari Maret 1998 hingga September 1998 (Situs The World Bank, 2015).

    Ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri mengiringi Mahathir Mohamad. Ketika krisis di Asia Tenggara bergolak, ia ditugasi Mahathir menjadi pelaksana tugas (Plt) Perdana Menteri, di mana Mahathir mengambil cuti dan istirahat sejenak. Kesempatan itu tak dilewatkan oleh Anwar, ia segera melakukan reformasi total terhadap struktur politik di Malaysia.

    Serangan frontal Anwar terhadap apa yang dia gambarkan sebagai budaya nepotisme dan kronisme yang tersebar luas di dalam UMNO (dan koalisi yang berkuasa secara keseluruhan). Yang membuat marah Mahathir, adalah upaya Anwar untuk membongkar kebijakan proteksionis yang telah dibuat oleh Mahathir. “Kronisme” diidentifikasi oleh Anwar sebagai penyebab utama korupsi dan penyelewengan dana yang menyengsarakan rakyat Malaysia.

    Anwar mendukung rencana IMF untuk menstabilkan perekonomian Malaysia tahun 1997-1998. Dia juga melembagakan paket penghematan yang memotong pengeluaran pemerintah sebesar 18%, memotong gaji menteri, dan menunda proyek-proyek besar. Selanjutnya, terkait “Mega proyek”, meskipun beberapa proyek “mercusuar” yang dibangun  Mahathir tetap berjalan, namun dananya dikurangi (New York Times, 06/12/1998).

    Anwar menganjurkan pendekatan pasar bebas terhadap krisis, termasuk investasi asing dan liberalisasi perdagangan. Namun, akhirnya Mahathir mengintervensi kebijakan Anwar. Mahathir menyalahkan apa yang disebutnya sebagai “oknum spekulan mata uang” dan menuduh George Soros atas krisis ekonomi tersebut. Mahathir mengambil alih dan mendukung kontrol mata uang serta membuat regulasi investasi asing yang lebih ketat.

    Anwar terdepak, ia dituduh merusak negara dan difitnah melakukan sodomi. Pada tanggal 2 September 1998, Anwar dipecat dari Kabinet, dan banyak laporan menyatakan bahwa dia sedang diselidiki atas tuduhan sodomi. Keesokan harinya, dia dikeluarkan dari UMNO dan ditangkap pada 20 September 1998 dan ditahan tanpa pengadilan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Sydney Morning Herald, 23/02/2010).

    Masalah sodomi itu sudah diketahui publik sebagai rekayasa politik untuk meredam pengaruh Anwar Ibrahim. Hal ini dibuktikan dengan pengampunan dan pemulihan nama baik Anwar Ibrahim oleh  Yang di-Pertuan Agong Muhammad V (The Guardian, 11 Mau 2018).

    Mahathir Mohamad sendiri meminta maaf secara pribadi kepada Anwar Ibrahim atas gejolak politik di masa lalu. Mahathir yang insyaf akhirnya berbalik menjadi seorang reformis dan mendukung prinsip-prinsip Pakatan Harapan. Mahathir sendiri didukung Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 dan mendapat kemenangan telak. Ini adalah catatan bersejarah kekalahan Partai UMNO yang raksasa melawan rival yang selalu diremehkannya.

    Reformasi Tanpa Kekerasan

     Apa yang saya kagumi dari Anwar Ibrahim adalah bagaimana ia berjuang secara konsisten, tabah dan tanpa rasa takut untuk mewujudkan cita-cita mulianya. Ia tetap menyuarakan program program reformasi dengan jalan damai dan konstitusional. Ia mengharamkan pemberontakan dan kekacauan masal, sebab garis politiknya adalah reformasi damai tanpa kekerasan.

    Ketika 50.000 warga Malaysia berdemonstrasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) anti diskriminasi rasial. Ia dengan santai menyetujui pencabutan RUU tersebut demi stabilitas politik dan sosial. Pikirnya, dikemudian hari pasti masyarakat Melayu akan sadar dengan keterikatan global yang tanpa memandang ras dan bangsa.

    ***

    Satu hal yang wajib dipelajari oleh masyarakat Indonesia dari Pemilihan Raya 2022 adalah, fleksibilitas politik, idealisme dan oposisi yang sehat. Pakatan Harapan menerima 82 kursi, Perikatan Nasional memenangkan 73 kursi, Barisan Nasional meraup 30 kursi, dan sisanya adalah koalisi-koalisi kecil yang mendapat sekitar 35 kursi.

    Untuk membuat pemerintahan, Anwar harus mendapat sokongan 112 kursi, ini belum mencukupi. Karena itu beberapa harian lokal seperti Malaysia Kini dan Sinar Harian khawatir jika ketegangan politik ini menyebabkan krisis rasial seperti tahun 1969.

    Diluar dugaan! Dengan kelihaian Anwar, ia rangkul berbagai koalisi termasuk Barisan Nasional dan Partai UMNO yang menjadi musuh bebuyutannya. Tanpa ada kesengitan politik, UMNO dibawah Presiden Ahmad Zaidi Zahid, memberikan suaranya untuk mendukung Anwar dan terciptalah Pemerintahan baru yang mana Anwar Ibrahim sah sebagai Perdana Menteri ke-10 Kerajaan Malaysia. Wow! Hanya butuh waktu 5 hari dari masa Pemilihan Raya yang penuh polemik, Anwar Ibrahim berhasil mengatasi krisis politik ini dan Malaysia selamat dari ancaman kerusuhan.

    Mari kita instrospeksi dengan perpolitikan kita pada tahun 2019 lalu, butuh waktu berbulan-bulan untuk Jokowi menyatukan rival-rivalnya yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Kedewasaan politik di Malaysia dan jalan reformasi tanpa kekerasan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim merupakan pelajaran penting untuk Indonesia. Apakah kita akan mengulang kembali kekelaman di pemilu 2014 dan 2019 mendatang? Atau berusaha untuk belajar legowo untuk kebaikan masa depan? Pilihan ada di tangan Anda.

    Referensi

    Ariffin, Omar (2015) Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community 1945-1950,  Petaling Jaya: SIRD .

    https://www.beritaharian.sg/uncategorized/puluhan-ribu-raikan-keputusan-msia-tidak-meterai-icerd Diakses pada 25 November 2022, pukul 08.22 WIB.

    https://pages.malaysiakini.com/may13/my/ Diakses pada 24 November 2022, pukul 23.55 WIB.

    https://www.theguardian.com/world/2018/may/16/malaysia-anwar-ibrahim-released-from-prison  Diakses pada 25 November 2022, pukul 09.21 WIB.

    https://www.nytimes.com/1998/12/06/business/he-s-seen-the-enemy-it-looks-like-him.html?scp=5&sq=george Diakses pada 25 November 2022, pukul 08.38 WIB.