Anak Muda dan Politik Pembebasan

    28
    Sumber gambar: https://fee.org/articles/how-democracy-is-undermining-the-constitution-and-civil-liberties/

    Politik dan anak muda merupakan topik yang sering didiskusikan. Di mana-mana, mulai dari masyarakat akar rumput (grass root society) sampai pada level elit, politik dan anak muda pasti dibahas. Pembahasan berkaitan dan berkelindan pada dua aspek utama. Pertama, partisipasi anak muda, dan kedua kontrol anak muda terhadap kekuasaan. Tidak heran apabila narasi agent of change and agent of social control melekat dalam diri anak muda.

    Partisipasi dan peran kontrol anak muda semakin sangat terlihat di masa Reformasi. Namun, keterlibatan gerakan anak muda dalam politik negara belum sepenuhnya tampak dalam kiprah politik nasional. Hal ini yang kemudian menjadi problem, sebab politik demokrasi di Indonesia pasca Reformasi telah menyokong kekuatan oligarki (Hadiz dan Robison; 2014, Hadiz, 2005; Winters, 2011, 2014). Kekuatan oligarki telah membajak partisipasi demos sekaligus menciptakan politik elektoral sebagai sarana mempertahankan kekuasaan.

    Padahal, demokrasi selalu berciri partisipasi publik (warga) dalam seluruh aspek pengambilan kebijakan negara (public policy). Namun, kelompok oligarki telah membatasi ruang partisipasi itu, dengan cara melemahkan kekuatan masyarakat sipil (civil society), sembari membangun kerangka hukum yang membatasi kritik publik. Ini bisa kita temukan dari pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang banyak dikritisi karena tidak melibatkan partisipasi publik.

    Namun, terlepas dari berbagai pro dan kontra pengesahan produk UU, anak muda dituntut untuk menjadi aktor yang mampu menghadirkan warna politik baru menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Politik baru yang saya maksudkan ialah, suatu iklim politik yang mampu memberikan pemahaman dan pendidikan politik melalui sosialisasi politik kepada masyarakat (Budiardjo, 2016). Pada tingkat ini, penting untuk kita cermati, pendidikan politik merupakan syarat mutlak dan final dalam membangun ruang politik yang bermakna.

    Anak muda harus menunjukkan cirri khas politik dengan menempatkan perdebatan gagasan. Ruang politik menuju Pemilu 2024 mesti digemborkan dengan wacana dan narasi yang menciptakan keharmonisan, ketentraman, dan perdamaian. Pemilu 2014 dan 2019, yang ditandai dengan menguatnya sentimen identitas mesti dihentikan. Politik yang mengkambinghitamkan kelompok tertentu mesti ditiadakan. Anak muda harus menjadi aktor yang mampu memompa politik kembali ke ciri khas aslinya yakni, kebaikan bersama (bonnum commune).

    Politik identitas telah merusak nilai persatuan, keharmonisan, dan kebangsaan kita sebagai warga Indonesia. Kita telah dirasuki oleh politik yang sangat dangkal bahwa, Pemilu merupakan suatu alat untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal, jika kita periksa dasar teoritisnya dalam konstitusi, Pemilu harus menjadi sarana membangun kepentingan bersama melalui pemimpin terpilih.

    Oleh karena itu, tugas anak muda ialah membangun ruang politik, melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Di tengah eskalasi politik yang mulai beraroma identitas, anak muda harus mampu menghancurkan dan mencairkan politik identitas itu dengan politik kebangsaan. Anak muda harus mampu memobilisasi narasi dan wacana ‘politik kebangsaan’ ke tengah masyarakat. Sebab, tanpa melalui upaya semacam itu, kita akan merasakan aroma dan tensi politik yang begitu pelik dan sangat menderita di bawah tekanan, siapa mendapat apa, siapa dukung siapa.

    Kolaborasi

    Anak muda harus mampu membangun politik pembebasan dari kerangka politik yang dilumuri dengan identitas-kultural. Cara berpolitik di tahun 2024 harus lebih menantang yakni, politik forum (Kusman, 2022) sebagai prinsip baru dalam politik. Dari sana akan lahir pemimpin yang mau bertanggung jawab.

    Sudah saatnya di tengah perkembangan media sosial, anak muda harus mampu membanjiri ruang medsos dengan narasi politik gagasan. Tik-Tok, menurut saya merupakan platform yang tepat dalam membangun dan membingkai ruang politik yang beradab, dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    Kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan elemen masyarakat sipil juga merupakan agenda yang penting dan diperlukan. Anak muda harus membingkai politik demokrasi elektoral tahun 2024 menjadi lebih partisipasif, akuntabel, dan integritas. Cara politik seperti inilah yang tentu sangat dibutuhkan saat ini. Membangun warna politik yang berpijak pada nilai-nilai demokrasi merupakan tugas kita semua dalam membangun politik menjadi lebih bermakna.

     

    Referensi

    Budiardjo, Miriam. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

    Hadiz, Vedi R. dan Richard Robinson. 2014. “Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia, dalam Demokrasi di Bawah Cengkraman Oligarki”. Prisma, Vol 33, No. 1.

    Hadiz, Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan di Indonesia Pasca-Soeharto. LP3ES, Jakarta.

    Kusman, Airlangga Pribadi. 2022. “Pilpres 2024 sebagai Politik Forum”, dalam Opini Kompas, 13 Oktober 2022.

    Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

    Winters, Jeffrey A. 2014. “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia dalam Demokrasi di Bawah Cengkraman Oligarki”. Prisma, Vol. 33, No. 1.